Fraksi Demokrat Desak Bupati Tuntaskan Pembentukan Nagari Kototinggi Maek

LIMAPULUH KOTA, KP- Meskipun sudah memakan waktu cukup panjang, menghabiskan pikiran dan energi, namun sampai saat ini pembentukan Nagari Kototinggi Maek belum juga menemukan titik terang.

Untuk memenuhi tuntutan dan keinginan warga Kototinggi Maek yang ingin nagarinya berdiri sendiri, Fraksi Partai Demokrat DPRD Limapuluh Kota mendesak jajaran teknis Pemkab Limapuluh Kota untuk segera menuntaskan terbentuknya Nagari Kototinggi Maek tersebut.

“Kenapa pembentukan Nagari Koto Tinggi Maek masih belum juga ada perkembangannya. Untuk itu, Fraksi Demokrat meminta jajaran teknis pemerintah dipimpin langsung oleh Bupati Safaruddin Dt. Bandaro Rajoturun tangan menuntaskan terbentuknya Nagari Kototinggi Maek ini. Apapun alasan teknisnya, Fraksi Demokrat berharap segera dituntaskan masalah ini,” ungkap juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Marshal, pada rapat paripurna DPRD terhadap Nota penyampaian Bupati tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2020.

Fraksi Partai Demokrat tidak hanya mempertanyakan tentang pembentukan Nagari Kototinggi Maek. Namun juga mempertanyakan masalah jasa pelayanan di Puskesmas yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota.

“Fraksi Partai Demokrat berharap agar Pemkab Limapauluh Kota meninjau ulang kembalisebagaimana menurut semestinya yang sesuai dengan Permenkes Nomor 19 tahun 2014 tentang jasa pelayanan tersebut,” papar Marshal.

Ditekankan Marshal, pelayanan kesehatan di tingkat Puskesri atau Pustu yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota, terkesan lamban dalam pelayanan dan sering kali dijumpai tidak ada petugas.Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada bupati untuk menertibkan atau meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di sektor pelayanan kesehatan masyarakat. “Bagaimana pun petugas-petugas di tingkat ini adalah mata dan telinga kepala daerah,” sebut Marshal.

Marshal juga mengungkapkan, perbaikan ruas jalan Batuampa sampai Suayan yang rusak akibat bencana tanah lonsor, sampai sekarang belum ada terealisasikan oleh pemkab. Fraksi Partai Demokrat berharap kepada bupati agar mencarikan solusinya.

Dipenghujung penyampaian pandangan umum fraksinya, Marshal, menyatakan terkait dengan aset daerah, baik asettetap maupun aset berjalan, masih banyak kekeliruan dalam kepemilikan sesuai hasil LHP BPK.

“Untuk itu Fraksi Partai Demokratberharap Pemerintah Daerah meng-croscekkembali agar aset tersebut betul-betul masuk ke neraca Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota,” pungkas Marshal. (dst)

Next Post

DILANTIK GUBERNUR SUMBAR, Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu Resmi Jadi Bupati dan Wakil Bupati Solok

Sen Apr 26 , 2021
KENDATI sempat tertunda pelantikanya, namun sosok Epyardi Asda dan Jon […]