HEBOH MUTASI PEJABAT PEMKO PADANG, KASN SEBUT WAKO HENDRI SEPTA LAKUKAN PELANGGARAN

PADANG, KP – Asisten I Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) RI Toni Sitorus mengatakan Walikota Padang Hendri Septa melakukan sejumlah pelanggaran dalam proses mutasi rotasi pejabat eselon yang dilakukan Kamis pekan lalu (15/4).

Hal ini disampaikan Toni usai pertemuan dengan Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi, Rabu (21/4). Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan adalah melakukan mutasi tanpa prosedur yang berlaku. Untuk itu, ia meminta agar agar Walikota Hendri Septa mengembalikan pejabat tersebut seperti semula.

“Saran kami kembalikan dulu pejabat yang dilantik ke posisi semula, setelah itu baru dilakukan mutasi sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Asisten I Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) Toni Sitorus meminta agar pejabat yang telah dilantik oleh Wali Kota Padang Hendri Septa pada dikembalikan ke jabatannya semula.

Secara prosedur, pihaknya merekomendasikanagar Walikota Padang membatalkan pelaksanaan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama kemudian mengembalikan pejabat yang dimutasi ke jabatan semula.

“Ke depan, walikota agar berkoordinasi dengan Gubernur dan KASN dalam melakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama baik melalui mutasi maupun seleksi terbuka,” kata Toni seperti dikutip dari Langgam.id.

KASN mencatat ada enam pejabat tinggi Pemko Padang dan sejumlah pejabat lainnya yang rotasinya dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, Andri Yulika, dia merupakan pejabat inspektur kemudian dimutasi ke Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Hal ini disebut tidak sesuai dengan PP 17/2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen ASN Pasal 132. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dalam satu instansi maupun antar instansi dapat dilakukan melalui uji kompetensi dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Kemudian, PP 72/2019 tentang Perubahan atas PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 99B, di mana bupati/walikota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi inspektur daerah kabupaten/kota dan inspektur pembantu daerah kabupaten/kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Selain itu, dinilai juga tidak sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4070/SJ perihal Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah pada poin 6.

Kedua, Suardi dari Kepala BKPSDM menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Industri. Pengangkatannya diduga melanggar PP 17/2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen ASN Pasal 132. Kemudian dia akan memasuki masa pensiun TMT 1 Oktober 2021.

Ketiga, Arfian dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Kepala BKPSDM. Pengangkatannya diduga melanggar PP 17/2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen ASN Pasal 132. Kemudian dia sedang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di LAN-RI Jakarta.

Keempat, Medi Iswandi dari Kepala Bappeda menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Pengangkatannya melanggar PP 17/2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen ASN Pasal 132.

Kelima, Yeni Yuliza dari Kepala Dinas PUPR menjadi Kepala Bappeda. Pengangkatannya melanggar PP 17/2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen ASN Pasal 132. Kemudian sedang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di LAN-RI Jakarta.

Keenam, Hermen Peri dari Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan menjadi Kepala Dinas PUPR. Pelanggaran dilakukan terhadap PP 17/2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen ASN Pasal 132. Kemudian ia akan memasuki masa pensiun TMT 1 Agustus 2021.

Selain enam pejabat itu, ada lagi beberapa orang pejabat Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) yang lepas jabatan atau non job. Satu orang di antaranya yaitu Marwansyah menjabat kepala bidang pada Dinas Kominfo yang sedang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat III.

HENDRI SEPTA TOLAK KEMBALIKAN POSISI PEJABAT

Menanggapi rekomendasi KASN, Walikota Padang Hendri Septa menyatakan tidak akan mengembalikan posisi pejabat tinggi yang baru saja dilantik dalam rotasi 15 April lalu. Ia malah mempertanyakan fungsinya sebagai walikota kalau (pelantikan) itu tidak boleh dilakukan.

“Apa fungsi saya sebagai walikota kalau begitu? Tapi tidak apa-apa, saya terima saja rekomendasi itu, tidak masalah,” katanya dilansir Langgam.id, Rabu (21/4).

Meski KASN meminta mengembalikan pejabat ke posisi semula, dia mengatakan tidak akan melakukan itu. Ia meminta pejabat yang telah dilantik agar terus lanjutkan bekerja.

“Terus saja mereka bekerja seperti biasa, ini juga ada yang kosong bakal saya lantik, harusnya saya kerja, masa ini-ini terus yang dibahas,” ungkapnya.

Hendri juga mempertanyakan tentang aturan mana yang dia langgar. Menurutnya, apa yang dia lakukan dalam rotasi pejabat sudah tugasnya sebagai Walikota Padang.

“Itu kan rekomendasi, kan ndak melanggar, apa yang saya langgar?” tanyanya.

Menurutnya, jabatan adalah amanah yang mesti dilaksanakan sebaik-baiknya. Pihaknya menerima rekomendasi KASN tapi bukan berarti harus melantik ulang pejabat lagi. “Saya bilang, itu kan rekomendasi mereka, ya udah, saya terima tapi tidak perlu dilantik-lantik lagi. Ke depannya kalau ada lagi ya dipikir-pikir lagi,” katanya.

GUBERNUR: MUTASI DAN ROTASI PEJABAT HARUS SESUAI ATURAN

Sementara, Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi mengingatkan agar bupati dan walikota dalam melakukan mutasi dan rotasi pejabat harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merespon temuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Walikota Padang Hendri Septa dalam merotasi pejabat.

“Saran kita memang perlu KASN untuk bertemu dengan Walikota Padang, karena kita memang baru tahu berdasarkan surat tembusan dari KASN kepada kita,” kata Mahyeldi.

Menurutnya, semua kepala daerah harus mengikuti peraturan perundang-undangan dalan melakukan rotasi dan mutasi pejabat. Jika melanggar aturan, tentu akan banyak efek nantinya. “Kepada teman-teman di kabupaten kota juga demikian, kalau tidak demikian efeknya banyak. Efeknya bisa kepada ASN dan mempengaruhi agenda-agenda selanjutnya,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan pengalaman sebelumnya, saat masih menjadi Walikota Padang, dirinya melakukan pergantian pejabat sesuai dengan aturan. Bahkan hal itu juga telah diakui oleh KASN.

“Itu diakui KASN, bahwa kita taat aturan, taat prosedur dan alhamdulillah selama ini kita tidak ada permasalahan,” ungkapnya.

Mahyeldi menjelaskan, ketika ditanyakan terkait sanksi bagi kepala daerah yang melanggar aturan rotasi, sebagai gubernur pihaknya akan meminta petunjuk kepada KASN dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Menurutnya itu sudah ada aturan yang mengaturnya.

“Saya juga telah meminta kepada BKD dan kepada Sekda terkait ini, tentang apa tugas kita dan apa wewenang kita,” bebernya. (lgm)

Next Post

KISRUH ASET DI LUAK LIMOPULUAH TERUS BERGULIR, Khairul Apit Lontarkan Pesan Menohok

Rab Apr 21 , 2021
LIMAPULUH KOTA, KP- Kirsuh aset tanah eks kantor Bupati Limapuluh […]