KETUA PANSUS RPJMD DPRD SUMBAR DASWIPPETRA : Sinkronisasi RPJM Nasional dan Kab/Kota Penting Jawab Kebutuhan Daerah

PADANG,KP- Untuk melahirkan Komposisi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mampu mengakomodir kebutuhan provinsi, Ketua Panitia Khusus  (Pansus) RPJMD DPRDSumatra Barat (Sumbar), Daswippetra Datuak Manjinjiang Alam mengingatkan pentingnya sinkronisasi dalam proses pembahasan.

Saat ditemui KORAN PADANG, Kamis (8/4) dia mengatakan, perlu sinkronisasi antara RPJM Nasional, RPJM Kabupaten/kota dan provinsi untuk menjawab kebutuhan serta persoalan daerah.

Diharapkan sinkronisasi bisa memberikan dampakdalam menekan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Setiap program yang tertuang dalam muatan RPJMD provinsi, penyusunan harus merujuk pada rencana pembangunan nasional, dan kabupaten/kota,” katanya.

Dia mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan pembangunanperlu penyesuaian dengan kondisi daerah, karena RPJM kabupaten/kota belum tentu sama dengan provinsi. Perlu penyusunan yang saling terkoneksi agar realisasi pembangunan dan anggaran berjalan optimal. “Apa gunanya realisasi anggaran jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan,” katanya.

Dia mengatakan, gagasan sinkronisasi akan menjadi rujukannya saat rapat pembahasan RPJMD dengan pemerintah provinsi, nantinya hasil keputusan bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumbar, akan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Untuk diketahui sejumlah capaian indikator makro pembangunan mengalami peningkatan diantaranya kemiskinan dan pengangguran. Peningkatan tersebut, terjadi dalam satu tahun terakhir.

Pertumbuhan Ekonomi (PE) tahun 2019 sebesar 5,05 persen dan mengalami kontraksi tahun 2020 menjadi 1,60 persen.”Untuk tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 sebesar 5,33 persen, mengalami kenaikan tahun 2020 menjadi 6,88 persen,” katanya.

Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 sebesar 72,39 persen mengalami penurunan tahun 2020 menjadi 72,38 persen. Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 6,40 persen mengalami peningkatan 2020 menjadi 6,56 persen. “Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 348.220 orang mengalami peningkatan 364.790,” katanya.

Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Per Kapita tahun 2019 sebesar 31,67 juta, mengalami penurunan tahun 2020 menjadi 30,64 juta. (fai)

Next Post

DPC Partai Demokrat Bukittinggi Apresiasi Keputusan Pemerintah Tolak Hasil KLB Deli Serdang

Kam Apr 8 , 2021
BUKITTINGGI, KP – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota […]