Komisi II DPRD Beri Rekomendasi untuk Sektor Pertanian Sumbar

UNTUK mengoptimalkan sektor pertanian, Komisi II DPRD Sumbar meminta pemerintah provinsi (pemprov) mejalankan sejumlah program, salah satunya, membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berfungsi untuk mengendalikan harga produk komoditi pertanian.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano saat ditemui KORAN PADANG, Jumat (16/5) mengatakan, untuk perbaikan penyelenggaraan pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani, perlu penerapan program strategis. Untuk itu,Komisi II merekomendasikan sejumlah hal.

“Program industrialisasi sektor pertanian perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu perlu penyusunan rencana dan program serta kegiatan pengembangan yang jelas dan terukur,” katanya.

Disisi lain, pemerintah daerah perlu membentuk BUMD atau menugaskan BUMD yang ada sebagai mitra kerja petani yang berfungsi sebagai unit pengendali harga produk pertanian masyarakat.

Untuk saat ini persoalan kelangkaan pupuk masih mengahtui, sehinggaperlu dibentuk tim khusus penanganan kelangkaan pupuk dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

“Untuk itu lebih optimal perlu upaya serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan permainan yang menyebabkan kelangkaan pupuk,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Komisi II DPRD Sumbar, Nurkhalis Datuak Rajo Dirajo mengatakan, sektor pertanian menjadi sektor yang strategis untuk pemulihan ekonomi 2021. Sehingga perlu bagi Pemprov serta Pemkab/Pemko untuk mengoptimalkan seluruh program dan kegiatan di sektor pertanian tersebut.

“Saat pandemi Covid-19 melanda, pertumbuhan ekonomi Sumbar masih tetap di atas rata-rata nasional. Hal ini dipengaruhi oleh sektor pertanian yang masih produktif,” ujarnya.

Dia mengatakan, sektor pertanian mempengaruhi 23 persen pertumbuhan ekonomi Sumbar, sehingga perlu untuk diperhatikan, dan dioptimalkan.

 Apalagi di2021 ini, meski ada pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19, tapi anggarannya itu tidak sebanyak tahun 2020. Hal ini dikarenakan, anggaran tersebut lebih diperuntukan langkah pemulihan ekonomi di daerah.

“Pemerintah kini terus berupaya melakukan pemulihan ekonomi daerah. Jadi anggaran untuk penanganan Covid-19 tahun 2021 ini, menurun bila dibandingkan tahun 2020 lalu,” katanya.

Di sisi lain, terkait komoditi ekspor yang paling mendominasi adalah kelapa sawit. Sebab di Sumbar ini, produksi kelapa sawit terbilang besar dimana untuk produksi kelapa sawit di Sumbar pada tahun 2020 mencapai 1.167.000 ton.

Jumlah itu selalu tercapai setiap tahunnya dan hal ini menunjukan bahwa, produksi kelapa sawit di Sumbar cukup besar. Selain itu, buah manggis jadi salah satu andalan provinsi ini. Sumbar menempati posisi nomor 2 produsen manggis di Indonesia. (*)

Next Post

Bupati Hamsuardi Serahkan Proposal Penanganan Bencana Banjir dan Abrasi Kepada BNPB

Jum Apr 16 , 2021
SIMPANGEMPAT, KP – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) mengajukan proposal […]