Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata, Pemko Jalin Kerjasama dengan Kejaksaan Sawahlunto

SAWAHLUNTO, KP – Pemerintah Kota Sawahlunto dan Kejaksaan Negeri (Kajari) Sawahlunto menjalin perjanjian kerjasama tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata. Penandatanganan kerjasama itu dilakukan Walikota Sawahlunto Deri Asta bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto Abdul Mubin, diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat, Rabu (7/4) di GPK.

Walikota Sawahlunto, Deri Asta menyebut, perjanjian kerjasama itu memiliki arti penting, sebab dalam membuat dan menjalankan kebijakannya, Pemko harus selalu didasari dan disesuaikan dengan regulasi- regulasi hukum berlaku. Dengan adanya kerjasama dan pendampingan dengan pihak Kejaksaan maka tentu pengurusan hal-hal terkait hukum perdata dan tata usaha negara di Pemko dapat lebih terarah dan teratur.

“Arti pentingnya kerjasama ini, kita di Pemko mendapat pendampingan, akses koordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk persoalan hukum perdata dan tata usaha negara. Ini penting, sebab membuat dan menjalankan kebijakan itu didasari dan disesuaikan aturan-aturan hukum. Maka tentu harus selalu awas dan memahami persoalan hukum,” ujarnya.

Namun Deri menekankan, kehadiran kerjasama tersebut bukan dalam artian sebagai pembela Pemko, sehingga lantas Pemko dapat bertindak tanpa mempedulikan regulasi hukum. “Pihak Kejaksaan itu membantu Pemko dalam menyediakan petunjuk-petunjuk serta pertimbangan hukum. Bukan untuk membela atau main backing segala macam,” sebutnya.

Hal itu dibenarkan Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto, Abdul Mubin. Disebutkan Abdul, kehadiran Kejaksaan bukan untuk membela atau berpihak pada Pemko. Bahkan jika misalnya dalam kasus konflik Pemko dengan institusi pemerintah lainnya, Kejaksaan hanya hadir menjadi pihak penengah (mediator).

“Sesuai bunyi kerjasama tersebut, Kejaksaan membantu Pemko Sawahlunto jika menghadapi persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Kami memberikan bantuan hukum sebagai kuasa hukum dan memberikan pertimbangan hukum terhadap persoalan hukum yang dihadapi Pemko,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wako Deri Asta berpesan kepada jajaran ASN di Pemko Sawahlunto agar dalam menjalankan pemerintahan senantiasa mempedomani aturan hukum berlaku. “Hukum itu untuk kita pahami dan patuhi, bukan untuk ditakuti. Untuk itu, taati aturan hukum dan regulasi yang berlaku,” imbaunya.

Kemudian Wako juga mengajak agar jajaran ASN meningkatkan konsultasi dan sinergi dengan pihak berkompeten terkait Kejaksaan Negeri. “Lebih baik sering bertanya dan berkonsultasi, terutama jika ada keraguan dan dirasa ada yang rawan tidak sesuai hukum,” tutupnya.

Next Post

Serahkan 800 Paket Bahan Pokok, PTBA Bantu Masyarakat Pra-Sejahtera Sawahlunto

Kam Apr 8 , 2021
SAWAHLUNTO, KP – Sejumlah 800 paket bantuan bahan pokok diberikan […]