Ranwal RPJMD Sumbar 2021-2026 Disetujui, DPRD Berikan Masukan Strategis

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar)menyetujui Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RanwalRPJMD) Provinsi Sumbar tahun 2021-2026. Kendati demikian, DPRD Sumbar tetap memberikan sejumlah masukan strategis agar penerapan RPJMD berjalan dengan optimal.

“Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur hanya sampai tahun 2024, sedangkan RPJMD berjalan lima tahun hingga 2026,” kata Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat memimpin rapat paripurna penetapan Ranwal RPJMD Sumbar di Gedung DPRD setempat, Kamis (15/4/2021).

Untuk menyikapi hal tersebut, Supardi mengingatkan, agar gubernur dan wakil gubernur melakukan sinkronisasi antara masa jabatan dengan periodisasi RPJMD di dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Sebab, tidak mungkin sasaran dan target yang ditetapkan lima tahun dapat diwujudkan dalam empat tahun.

Lebih jauh menurut Supardi, DPRD Sumbar menilai berbagai program unggulan gubernur dan wakil gubernur yang tercantum di dalam Ranwal RPJMD pada prinsipnya sangat bagus untuk akselerasi pembangunan daerah.

“Namun, perlu dipahami juga bahwa sesuai amanat pasal 65 UU Nomor 23 tahun 2014 yang menegaskanbahwa pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya,” tegas Supardi.

Untuk itu, DPRD mengingatkan agar dilihat kesesuaian program unggulan dengan kewenangan pemerintah provinsi, sehingga program unggulan tersebut tidak terkendala dalam pelaksanaan dan penganggarannya.

DPRD Sumbar juga menyentil tidak adanya terobosan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu terlihat dari indikasi pendanaan yang dicantumkan dalam rancangan awal RPJMD.

“Kalau tidak ada terobosan akan sulit melaksanakan program unggulannya dalam mencapai visi dan misi sesuai RPJMD dimaksud,” ingat Supardi dalam rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.

Supardi juga mengingatkan dengan telah ditetapkannya rancangan awal RPJMD tersebut, maka hendaknya Gubernur Sumbar segera menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sehingga dapat dievaluasi untuk disempurnakan terutama terkait periodisasi, kewenangan dalam perencanaan dan beberapa hal strategis lainnya.

Di tempat yang sama Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Sumbar, Daswippetra menjelaskan, dari hasil rapat panitia khusus dengan Bappeda disepakati hal-hal yang harus ditambahkan kedalam rancangan awal RPJMD Provinsi Sumbar tahun 2021-2026 diantaranya, penataan regulasi daerah kemudahan perizinan dan kemudahan investasi. Optimalisasi pendapatan keuangan daerah diluar pajak dan retribusi daerah (non konvensional).

Implementasi nilai-nilai filosofis ABS-SBK, pembentukan kurikulum yang bermuatan kearifan lokal sinergis antara diknas dan dikmen,peningkatan kualitas kompetensi guru.Revitalisasi SMK ke produk unggulan. Memfasilitasi penerbitan sertifikathak paten terhadap produk UMKM.

Pada sidang paripurna yang sama DPRD Sumbar jugamenetapkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun 2020.

“Meskipun hanya bersifat laporan keterangan, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan penilaian terhadap kinerja gubernur bersama jajarannya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah,” tegas Supardi.

Supardi menekankan, mestinya gubernur dan wakil gubernur hendaknya bersungguh-sungguh menindaklanjuti rekomendasi DPRD.“Ketidakseriusan pemerintah darah menindaklanjuti rekomendasi DPRD tidak saja pada LKPj, tetapi juga rekomendasi lainnya yang telah ditetapkan. Seperti tindak lanjut LHP BPK terkait kepatuhan dalam penanganan Covid-19, LHP terkait PT Balairung dan sebagainya,”tegas Supardi.

Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, masukan dari DPRD akan menjadi acuan pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Beberapa diantaranya akan dibahas dengan OPD terkait dalam waktu dekat.“Sinergisitas harus terjalin, sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, mari berikan yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.

Dia meminta, untuk sejumlah sektor andalan Sumbar agar diperhatikan untuk bersama-sama, terutama dalam sektor pertanian dan pariwisata.

Untuk diketahui, indikator capaian pembangunan dalam satu tahun terakhir mengalami peningkatan, namun peningkatan itu terjadi untuk angka pengangguran dan kemiskinan, sehingga perlu program-program strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan. (*)

Next Post

Bertemu Menteri dan Dirjen, Wawako Asrul Ekspos Kebutuhan Daerah

Kam Apr 15 , 2021
PADANGPANJANG, KP – Senin dan Selasa lalu, Wakil Walikota Padangpanjang, […]