RESHUFFLE DI DEPAN MATA? Minim Pengalaman Birokrasi, Nadiem Diragukan Mampu Pimpin Kemendikbudristek

JAKARTA, KP – Pemerintah resmi melebur Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian namanya berubah menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).Nadiem Makarim yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus akan bertanggung jawab atas ristek. Pertanyaan, pantaskah Nadiem memimpin kementerian ini?

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakanpantas atau tidaknya Nadiem memimpin kementerian yang digabung ini tergantung dari koordinasi yang dilakukan dengan para peneliti dan profesor di bidang riset dan teknologi.

“Bagaimana dia komunikasinya dengan profesor dan peneliti, itu nanti yang menentukan,” ujar Agus, Senin (12/4).

Menurutnya, Nadiem adalah salah satu menteri muda yang pintar dan cerdas. Namun itu saja dinilai tidak cukup. Sebab, ia masih minim pengalaman soal birokrasi pemerintahan.Oleh karenanya, ia berharap, Nadiem nantinya mengajak para profesor dan peneliti yang sudah ahli dan pengalaman di bidang riset dan teknologi untuk bekerjasama sehingga bisa membawa Indonesia bersaing dengan negara lain.

“Nadiempandai dan cerdas, tetapi jam terbang untuk berhubungan dengan birokrasi tidak ada. Itu akan mempengaruhi. Yang berhubungan dengan riset-riset kan biasanya profesor yang sudah berumur. Jadi, koordinasi akan sangat menentukan,” tegasnya.

BAMBANG BRODJONEGORO PAMITAN

Sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro telah menyampaikan pamit di tengah kunjungannya dalam peresmian Science Techno Park Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan kegiatannya itu merupakan kunjungan kerjanya yang terakhir sebagai Menristek.

Tak hanya itu, Bambang juga mengungkapkan momen kunjungan kerja terakhirnya di Unhas tersebut mengesankan. Pasalnya kunjungan kerja daerah pertama dan terakhir berada di Unhas, Sulawesi Selatan.

“Kunjungan daerah pertama saya sebagai Menristek itu adalah ke Unhas membuka joint working group meeting Indonesia-Prancis dalam bidang penelitian didampingi rektor, dan ini mungkin kunjungan saya terakhir ke daerah sebagai Menristek,” kata Bambang.

Mantan Menteri Keuangan itu mengatakan sesuai dengan rapat paripurna DPR RI, maka tak ada lagi Kemenristek karena dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bambang menjabat sebagai Menristek/Kepala BRIN sejak 20 Oktober 2019. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas sejak 27 Juli 2016 sampai 20 Oktober 2019. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 27 Oktober 2014-27 Juli 2016.

JOKOWI & MEGAWATI BERTEMU, RESHUFFLE SEBENTAR LAGI?

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah dua nomenklatur di dalam tubuh Kabinet Indonesia Maju, yakni menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta membentuk Kementerian Investasi sebenarnya sudah terendus sejak 2019 lalu. Jokowi, bahkan sudah sempat membicarakan hal ini dalam rapat kabinet bersama para menteri.

Isu kocok ulang kabinet (reshuffle) lantas berhembus kencang setelah parlemen menyetujui rencana perubahan nomenklatur ini pada 8 April lalu dalam sidang paripurna. Reshuffle, memang menjadi sebuah keniscayaan.

“Kita tunggu saja,” kata politisi Senior PDIP, Hendrawan Supratikno.

Belakangan terungkap, Presiden Jokowi ternyata sempat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri sekitar 10 hari lalu. Namun, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto membantah pertemuan tersebut membahas ihwal perubahan nomenklatur maupun reshuffle kabinet. Pertemuan antara Jokowi dan Megawati disebut hanya agenda rutin.

Hasto tidak menjelaskan secara spesifik isi pertemuan, namun mengakui bahwa keduanya membahas persoalan bangsa dan negara yang sifatnya fundamental dan strategis. Hasto menegaskan, reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi sebagai kepala negara. Sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP menyerahkan sepenuhnya ihwal perombakan kabinet kepada Jokowi. “Menteri adalah pembantu presiden. Dengan hak prerogatif dari presiden tersebut, maka presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinetnya,” katanya. (cnc)

Next Post

LARANGAN MUDIK - Masuk Sumbar, Disuruh Putar Balik!

Sen Apr 12 , 2021
PADANG, KP – Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbarakan menyekat wilayah perbatasan […]