Stunting di Limapuluh Kota Jadi Permasalahan yang Harus Diselesaikan

LIMAPULUH KOTA, KP – Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota lakukan rembuk stunting bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga non-pemerintah. Kegiatan itu merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting. Kegiatan tersebut berkaitan dengan penetapan Kabupaten Limapuluh Kota secara nasional sebagai salah satu lokus stunting tahun 2020-2024.

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menyampaikan, angka prevalansi stunting di Kabupaten Limapuluh Kota yakni 40,1 persen. Melihat kondisi itu, stunting menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus diselesaikan. Stunting juga menjadi salahsatu faktor masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Saat ini IPM Limapuluh Kota 69,47 persen, jauh di atas rata-rata provinsi Sumatra Barat yang berada di angka 72,38 persen. IPM daerah kita pada tahun 2020 berada di urutan 13 dari 18 kabupaten/kota yang ada di Sumbar,” kata Bupati Safaruddin di Sarilamak, Senin (12/4).

Ditambahkannya, permasalahan stunting bukan tanggungjawab dari dinas kesehatan saja. Ada peran OPD lain, di antaranya PUPR dalam memenuhi akses sanitasi dan air minum dan Disdukcapil dalam pelayanan dokumen kependudukan, Bapelitbang. Begitu juga dengan beberapa perangkat daerah lainnya hingga pemerintah nagari.

“Perlu dilakukan kolaborasi dan sinergi yang baik antar perangkat daerah spesifik dan perangkat daerah sensitif. Peran ini wajib diambil perangkat daerah untuk penanganan stunting di daerah. Perbup nomor 25 tahun 2020 sudah ada, peran pemerintah nagari juga dituntut untuk aksi konvergensi stunting di wilayahnya,” tegas bupati.

Sementara itu Direktorat Sinkronisasi Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Budiono Subambang menyampaikan, pemerintah daerah segera melakukan rencana kerja dalam penurunan stunting dan penyusunan rencana aksi. “Alur pelaksanaan aksi dengan mengikuti jadwal reguler perencanaan dan penganggaran daerah. OPD harus bersatu padu dalam aksi konvergensi. Termasuk pola asuh anak dilaksanakan dengan baik di tengah- tengah masyarakat,” tutupnya secara virtual. (dst)

Next Post

Masjid Muhammad Hatta di Ketinggian Nagari Sarilamak Resmi Digunakan

Sel Apr 13 , 2021
LIMAPULUH KOTA, KP- Masjid Muhammad Hatta di Ketinggian, Nagari Sarilamak, Kecamatan […]