Sumbar Siap Terapkan PPKM Mikro

PADANG, KP – Pemprov Sumbar menyatakan kesiapannya mengikuti arahan pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro.

Juru Bicara Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal membenarkan Sumbar masuk sebagai salah satu provinsi yang menjadi wilayah perluasan PPKM Mikro mulai 20 April hingga 3 Mei 2021.

“Kita ikuti saja, sebetulnya PPKM Mikro itu selektif, bagi daerah yang merah kita lakukan sesuai zonasi merah, yang oranye kita terapkan oranye, dan kuning sesuai zonasi kuning,” katanya, Selasa (20/4).

Jasman menjelaskan, Sumbar sebenarya sudah lama menerapkan aturan seperti PPKM Mikro, namun secara resmi pemerintah pusat baru memberikan instruksi. Pemprov, katanya, akan mengikuti dan menerapkan sesuai dengan situasi dan kondisi di Sumbar. Untuk itu, pemprov akan mengadakan rapat dalam waktu dekat untuk membicarakan tindaklanjut PPKM Mikro ini.

“Kita ikuti sesuai aturan saja, seperti apa yang diatur dalam PPKM Mikro maka kita terapkan, kita sesuaikan dengan kondisi kita,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat kembali memperpanjang dan memperluas PPKM berskala mikro selama dua pekan hingga 3 Mei 2021. Ini merupakan pelaksanaan PPKM Mikro tahap keenam. Perluasan dilakukan berdasarkan jumlah kasus aktif, maka ditambahkan lima provinsi yaitu Sumatra Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat.

“Pemerintah berdasarkan hasil evaluasi, melanjutkan perpanjangan PPKM mikro yaitu tahap keenam dari 20 April sampai 3 Mei 2021,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (20/4).

APA ITU PPKM MIKRO?

Masyarakat Sumbar mungkin masih asing dengan istilah PPKM Mikro dalam hal pengendalian penyebaran covid-19. Sebelumnya, di Sumbar pernah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada pertengahan tahun 2020 lalu.

Diketahui, aturan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro sebelumnya tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.

Instruksi tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 5 Februari 2021. Dalam PPKM Mikro, pemerintah mengizinkan kegiatan makan dan minum di restoran dengan kapasitas maksimal 50 persen. Dalam aturan sebelumnya, kegiatan tersebut hanya diperbolehkan sebanyak 25 persen dari kapasitas restoran.

Selain itu, pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan berlaku hingga pukul 21.00 dengan disertai penerapan protokol kesehatan lebih ketat. Sebelumnya, jam operasional mal/pusat perbelanjaan hanya sampai pukul 20.00 WIB.

Meski begitu, pemerintah memberlakukan aturan yang lebih ketat hingga tingkat RT/RW. Pelaksanannya didasarkan pada kriteria zonasi pengendalian wilayah, yakni zona hijau (tidak ada kasus), zona kuning (1-5 kasus positif di satu RT), zona oranye (6-10 kasus positif di satu RT), dan zona merah (lebih dari 10 kasus positif di satu RT). Sedangkan untuk mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat desa dan kelurahan. (mas)

Next Post

Jaga Keunggulan di Posisi Puncak

Sel Apr 20 , 2021
ASTON VILLA, KP – Aston Villa akan menjamu Manchester City […]