TERAPKAN KEBIJAKAN LARANGAN MUDIK 2021, Ketua DPRD Sumbar Supardi: Penjagaan Jangan Hanya Terfokus di Darat

Virus Covid-19 belum berakhir hiingga telah memasuki bulan suci Ramadan. Pemerintah terus melakukan berbagai cara agar dapat memutus mata rantai virus tersebut. Salah satunya melarang masyarakat untuk melakukan mudik ke kampung halaman.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) mengikuti aturan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat tersebut.  Hal itu dibuktikan dengan akan dijaganya 10 pintu keluar dan masuk ke Sumbar.

Terkait hal ini, Ketua DPRD Sumbar, Supardi meminta penjagaan jangan terfokus pada jalan darat saja, namun juga udara dan laut.

Supardi saat diwawancarai KORAN PADANG, Jumat (23/4) mengatakan, jika telah disepakati untuk menerapkan larangan mudik, maka seluruh pintu masuk Sumbar harus dijaga, jangan setengah-setengah. Pintu masuk melalui bandara maupun pelabuhan tidak boleh luput dari penjagaan, jika tidak akan menjadi persoalan baru nantinya.

“Jika bandara dan pelabuhan tidak dijaga, akan terjadi ketimpangan dari penerapan kebijakan, sehingga menjadi stigma negatif di tengah masyarakat,” katanya.

Dia meminta Pemprov Sumbar melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota serta perantau, agar imbauan larangan mudik dipatuhi.Begitupun dengan teknis pelaksanaan di lapangan, mesti melibatkan TNI, Polri serta Sat Pol PP.

Secara keseluruhan DPRD Sumbar mendukung upaya-upaya dalam pencegahan Covid-19, namun sampai saat ini belum ada laporan resmi terkait berapa anggaran yang dibutuhan untuk penjagaan di perbatasan Sumbar. Merujuk dari pemerintah pusat, belum ada Intruksi recofusing anggaran untuk kebijakan dilarang mudik.

“Perlu diingat penanganan Covid-19 tidak melulu perihal anggaran, namun kita juga perlu memikirkan tentang recovery ekonomi. Jangan sedikit-sedikit anggaran, padahal masih banyak cara lain untuk penanggulangan,” katanya.

Dia menambahkan, untuk penunjang pelaksanaan, bisa memanfaatkan pos belanja tak terduga pada postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Provinsi Sumbar tahun 2021.

Tahun ini, dianggarkan sebesar Rp50 miliar dari angka tersebut dirasa cukup untuk mengakomodir kebutuhan pada pos-pos penjagaan di perbatasan. Selain belanja tak terduga, masih ada kabupaten/kota yang juga memiliki anggaran dan bisa direalisaikan untuk penunjang kebijakan.

“Jika memang recofusing harus dilakukan, mesti berjelas-jelas, berapa yang dianggarkan berapa kebutuhan. DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan, mesti tidak dilibatkan secara langsung dalam pengalihan anggaran,” katanya.

Sementara itu Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Daswippetra Dt ManjinjiangAlam mengatakan, untuk kelancaran penerapan dan mengantisipasi hal yang tidak terduga dia merekomendasikan agar disiapkan tim yang dapat melaksanakan rapid test antigendi perbatasan.

Jika ada yang medesak untuk masuk Sumbar dalam keadaan mendesak seperti adanya kemalangan dan sebagainya,harus dibuktikan dengan antigen secara fisik, bukan secara kertas. Untuk pencegahan Covid-19 butuh kesadaran bersama, sosialisasi harus intens terlebih Sumbar telah memiliki Perda AKD.

Dia menambahkan, kebijakan larangan mudik merupakan hal yang bagus, namun harus diringi dengan langkah-langkah yang rasional, namun tidak mengurangi nilai-nilai penegakan protokol kesehatan. Seluruh unsur harus bekerja profesional, jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan keadaan dari suatu kebijakan.

“Upaya pencegahan penyebaran virus corona melalui larangan mudik pernah dilaksanakan pada lebaran tahun lalu,hal itu cukup efektif, untuk tahun ini semoga bisa terlaksana dengan optimal,” katanya. (*)

Next Post

SMPIT Al Madaniy Lubuk Basung Bentuk Tim Safari Ramadan bagi Pelajar

Jum Apr 23 , 2021
LUBUKBASUNG, KP – Dalam rangka melatih keberanian dan mempraktekkan ilmu […]