21 Juni 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

ANGGOTA KOMISI I DPRD SUMBAR, MUZLI M. NUR, Refocussing Anggaran Buka Peluang Terjadinya Korupsi!

PADANG,KP- Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Muzli M. Nur menegaskan ketidaksetujuannya terhadap upaya refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19 pada komposisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Sebab, jika tidak ada pengawasan yang optimal maka refocussing anggaran akan membuka peluang terjadinya kasus korupsi.

Muzli yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Penanganan Covid-19 DPRD Sumbar kepada KORAN PADANG,Selasa (18/5), mengatakandalam kondisi seperti sekarang tidak mudahuntuk berbicara refocussing, apalagi dana yang dialihkan telah disetujui untuk pembangunan daerah.

“Bercermin dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumbar diduga terjadi penyimpangan dana covid-19 sebesar Rp12,4 miliar dan belum diketahui bagaimana tindak lanjutnya,” tukasnya.

Meski refocussing anggaran masih berbentuk gagasan, namun ia menegaskan hal tersebut tidak relevan. Terlebih adanya temuan demi temuan yang angkanya meningkat setelah pemeriksaan dilakukan.

Ia menerangkan, pada temuan BPK pertama ada dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp4,9 miliar. Dijelaskannya, temuan ini memang telah masuk ranah kepolisian, namun pihaknya belum mengetahui kelanjutan dari kasus dugaan penyelewengan dana covid-19 itu. Hingga sekarang masyarakat juga masih menantikan kelanjutannya.

Belum selesai kasus ini, ada temuan kembali yang nilainya lebih besar dari yang pertama. Pada LKPD,ada temuan BPK sebesar Rp7,63 miliar.

“Untuk apa pengalihan (refocussing) anggaran dilakukan apabila pengawasan tidak jelas. Yang ada hanya membuka peluang untuk terjadi kasuskorupsi pada OPD terkait,” cetusnya.

Dia mengatakan kebutuhan pembangunan untuk masyarakat sangat diperlukan. Jika refocusing terus dilakukan maka akan berdampak buruk terhadap pembangunan. Sementara masyarakat terus menungguprogram-program pembangunan yang telah diakomodir pada APBD 2021.

“Jika tidak terealisasimasyarakat tentu kecewa,” ujarnya

Sebelumnya,Ketua Bapemperda DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan gubernur bisa melakukan refocusing anggaran kembali namunmesti jelas, terukur, efektif, efisien,dan dapat dipertanggungjawabkan kegunaan anggaran tersebut.

“Jangan sampai terjadi lagi seperti tahun lalu sesuai hasil temuan BPK dimana miliaran anggaran digunakan tanpa sesuai ketentuan,” ucapnya.

Ia mengaku sering mendengarkan keluhan di tengah masyarakat yang mengtaakan ‘covid ko indak ka salasai-salasai karano anggarannyo lah dikorupsi’. Untuk itu, ia meminta pihak terkait meminta maafkepada rakyat bahwa uang rakyat untuk pencegahan dan pengendalian covid belum digunakan sepenuhnya baik dan benar. (fai)