BAHAS PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI, DPRD Sumbar Bakal Panggil Pemprov

DPRD Sumbar bakal memanggil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah ini.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, hal-hal yang akan dibahas diantaranya, sekaitan dengan kebijakan penanganan dari sisi kesehatan, persoalan isolasidan yang lainnya.

“Beberapa hal tersebut akan kita diskusikan bersama Pemprov Sumbar, karena apapun kebijakan Pemprov tentu membutuhkan anggaran,” ujar Supardi di Padang, Minggu (23/5).

Terkait refocusing anggaran, ia melihat ini memang masih diperlukan, namun demikian nilainya tentu tak sebesar tahun 2020 lagi.

“Tahun 2020 kita kan sudah punya aset itu untuk penanganan Covid-19, tinggal lagi melanjutkan, sehingga pada tahun 2021 refocusing sifatnya lebih memperluas yang sudah ada tahun lalu,” katanya.

Supardi menambahkan, untuk refocusing anggarandi APBD tahun 2021, meski DPRD belum menerima laporan secara resmi, pihaknya mendengar hal ini sudah dilakukan pemerintah daerah.

Disebutkannya, secara aturan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat memang diberi kewenangan penuh untuk melakukan refocusing anggaran. DPRD sendirisifatnya menerima laporan.

“Kita memang tak bisa masuk ke dalam ranah teknis. Namun, bagaimanapun itu dalam fungsi pengawasan kita tetap akan melakukan pengawasan, dan nantinya pemerintah daerah wajib melaporkannya ke DPRD,” ujar Supardi.

Politisi Gerindra ini mengatakan, DPRD berharap anggaran yang di refocusing gubernurtidak mengganggu item kegiatan yang bertujuan untuk pemulihan (recovery) ekonomi.

Supardi juga menyebut, refocusing tak apa dilakukan, tapi pemerintah daerah hendaknya jangan terjebak dalam penanganan Covid-19 saja, namun tetap harus memikirkan persoalan pemulihan ekonomi.

“Jadi antara kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi harus sejalan. Kita tak ingin masyarakat kita menjadi kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Karena bagaimanapun sektor industri dan perekonomian adalah sektor yang sangat mendominasi dalam perekonomian di Sumbar. Sekali lagi penanganan Covid-19 harus sejalan dengan pemulihan ekonomi, jangan timpang,” katanya.

Supardi melanjutkan, dalam penanganan Covid-19 ini,harus ada sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Kemudian pemerintah kabupaten/kota hendaknya punya keterlibatan aktif dalam masalah ini, karena yang punya daerah dan mengeluarkan kebijakan adalah bupati/walikota. (*)

Next Post

Kampung KB Bukit Karan Jadi Percontohan

Ming Mei 23 , 2021
PADANG, KP – Kampung KB Bukit Karan di Kelurahan Rawang, […]