BERTAHUN-TAHUN TERLANTAR, Nasib Gedung DPRD di Arosuka Tergantung Kepala Daerah Baru

SOLOK, KP – Gedung DPRD Kabupaten Solok yang dibangun Pemko Solok dengan maksud tukar guling aset kabupaten yang ada di Kota Solok sudah terlantar sejak bertahun-tahun lalu. Padahal pembangunannya menghabiskan anggfaran miliaran rupiah.

Tokoh masyarakat Kabupaten Solok, Ossie Gumanti sangat berharap agar Bupati dan Walikota Solok terpilih nantinya, bisa menuntaskan masalah nasib gedung DPRD Kabupaten Solok yang sudah dibangun Pemerintah Kota Solok, hingga kini tidak jelas statusnya. Namun sudah dua Bupati dan Walikota, nasib gedung megah tersebut hingga kini semakin tidak jelas. Ataukah Bupati Solok yang baru Epyardi Asda bersedia menyelesaikan semua problema yang ada dengan meminta pihak berwenang mengusut tuntas bangunan besar dan biaya besar, tetapi diterlantarkan itu? 

Sebelumnya karena berlarut-larut, warga masyarakat Solok malah meminta aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan mengusut tuntas dugaan penyelewengan pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Solok yang dibangun Pemko Solok tersebut.

“Kita tentu berharap Bupati dan Walikota terpilih bisa duduk ‘beropok’ bersama Pemda Sumbar, Kejati, BPK atau penegak hukum lainnya agar gedung itu jelas statusnya,” terang Ossie Gumanti, Jumat (21/5).

“Masalahnya, kalau tidak ada kejanggalan dan penyelewengan, saya rasa Pemkab Solok sudah mau menerima kantor tersebut. Ini pasti ada apa-apanya, kalau sesuai MoU, pasti tukar guling tersebut sudah tuntas. Jadi dari pada lapuk dan hancur tidak ditempati, lebih baik penegak hukum menuntaskan dan turun mengaudit dana pembangunan kantor DPRD tersebut, agar semuanya jadi jelas dan tidak ada dugaan-dugaan miring dari masyarakat. Kan kasihan, dana APBD miliaran rupiah uang rakyat terbuang tidak jelas,” ulasnya.

Dijelaskannya, hingga saat ini kantor tersebut tidak terurus dan di sekelilingnya sudah ditumbuhi semak-semak dan sampah bertebaran di sana-sini. Karena tidak tuntasnya masalah tukar guling antara aset Pemda Kabupaten Solok dan Pemerintah Kota Solok, hingga saat ini bangunan gedung DPRD yang diperuntukkan untuk Kabupaten Solok dan dibangun dengan APBD Kota Solok tersebut masih terkatung-katung, alias tidak jelas statusnya.

“Harusnya ada upaya penyelesaian dan itikad baik dari kedua pemimpin baik Kabupaten maupun Kota Solok, ” ulasnya. 

Menurut Ossie, saat ini bangunan tua tersebut seperti bangunan berhantu, seram dan berlumut. Di beberapa bagian seperti di atap, tampak sudah mulai rusak, sementara sekeliling gedung sudah ditumbuhi semak liar. Kalau siang, beberapa ekor anjing liar juga tampak bersidang di sana. Bahkan sesuai cerita beberapa petugas Satpol PP yang bertugas di Kantor DPRD Kabupaten Solok, kalau malam dari ruang kosong bangunan itu sering terdengar suara aneh, bahkan kadang seperti lemparan besi.

“Iya benar, kalau malam tiba, kami sering sekali mendengar suara-suara lemparan besi atau kadang seperti ada suara orang berbicara yang sumbernya dari bangunan tersebut,” jelas Hendro, salah seorang petugas Satpol PP yang bertugas di sana. 

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber perihal nasib bangunan itu menyebutkan, mantan Bupati Solok Syamsu Rahim enggan menerima gedung itu disebabkan dana yang dipakai untuk pembangunan berbeda jauh dari anggaran yang disepakati dalam MoU tukar guling. Anggaran yang disepakati untuk pembangunan gedung bernilai Rp6 miliar. Sementara dari tender yang dilakukan Pemko Solok pembangunannya hanya bernilai Rp4.791.909.000. yang dimenangkan PTAgira Harapan Mandiri. Artinya ada selisih nilai Rp1.208.091.000.

Anggota DPRD Kabupaten Solok, Etranedi ketika diminta tanggapannya masalah gedung itu enggan berbicara banyak karena tidak terlalu memahami banyak masalah tersebut. Namun Etranedi menginginkan gedung itu segera bisa dipakai secepatnyakarena DPRD Kabupaten Solok memang sudah membutuhkan ruang sidang yang lebih baik dari sekarang.

Sementara Mantan Ketua DPRD Kabupaten Solok, H. Hardinalis Kobal, sewaktu berbincang dengan wartawan di sebuah rumah makan di Arosuka, sewaktu menjadi pimpinan dewan, juga meminta agar Pemko Solok dan Pemkab Solok segera menuntaskan masalah bangunan tersebutdifasilitasi Pemerintah Provinsi, seperti Gubernur atau Sekda Sumbar. (wan)

Next Post

RAZIA PROKES GENCAR, 3.177 RT Berada di Zona Hijau

Jum Mei 21 , 2021
PADANG, KP – Dinas Kesehatan Kota Padang mencatat sebanyak 3.177 […]