DPRD Limapuluh Kota Sorot Soal Aset Eks Kantor Dinas Pertanian yang Diambil Alih Pemko Payakumbuh

LIMAPULUH KOTA, KP – Keberadaan aset Pemkab Limapuluh Kota yang berada di wilayah administrasi Pemko Payakumbuh, menjadi catatan penting bagi DPRD Kabupaten Limapuluh Kita untuk segera diselamatkan. Buktinya, dalam rapat paripurna terbuka DPRD tentang penyampaian nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Limapuluh Kota Tahun Anggaran 2020 yang digelar pada Kamis (15/5), DPRD setempat dengan tegas mempertanyakan soal aset Pemkab Limapuluh Kota yang berada di wilayah administrasi Pemko Payakumbuh, utamanya soal aset eks kantor Dinas Pertanian.

Terkait masalah aset eks kantor Dinas Pertanian itu, pihak DPRD Limapuluh Kota menilai, Bupati tidak mampu mempertahankan aset Pemkab Limapuluh Kota tersebut, sehingga diambil alih Kota Payakumbuh. Untuk itu, terhadap aset Pemkab Limapuluh Kota lainnya, DPRD setempat meminta kepada Pemkab Limapuluh Kota untuk segera menyelamatkan aset-aset Kabupaten Limapuluh Kota yang berada di wilayah administrasi Kota Payakumbuh. Sekaligus meminta kepada Pemkab Limapuluh Kota untuk menjelaskan proses administrasi hibah terkait persoalan aset Dinas Pertanian yang sudah diambil alih Pemko Payakumbuh tersebut.

Seperti diketahui, aset Dinas Pertanian yang terletak di Jalan Ade Irma Nasution sudah diambil alih Pemko Payakumbuh, pasca dihibahkan Pemprov Sumbar. Oleh Pemko Payakumbuh, tanah tersebut dihibahkan pula kepada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan sebagian kecil dihibahkan pula untuk SDN 2 Payakumbuh.

BENTUK PANSUS ASET

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra menyatakan, pihak DPRD setempat telah membuat Panitia khusus (Pansus) terkait soal aset itu. “Setelah lebaran nanti, Pansus DPRD akan fokus membahas soal aset Pemkab yang berada di wilayah adminisrasi Pemko Payakumbuh. Bahkan, Pansus juga akan membahas aset lain karena 85 persen aset Pemkab Limapuluh Kota belum tersertifitkasi, DPRD juga ingin mengetahui dimana keberadaan aset yang lain,” ungkapnya.

Deni Asra juga mengakui, soal Sekolah Dasar saja banyak yang tak jelas status tanahnya. Sehingga bila APBD dikucurkan ke aset yang bukan milik daerah, maka akan menjadi masalah jika dana APBD dikucurkan kepada aset yang bukan milik daerah dan akan menjadi temuan oleh BPK.

“Terkait persoalan aset ini, kita akan memberi edukasi kepada masyarakat bagaimana mengambil kebijakan dengan tidak saling menyakiti antara pihak Pemko Payakumbuh dan Pemkab Limapuluh Kota. Pemkab Limapuluh Kota dengan Pemko Payakumbuh diibaratkan satu rumah berlainan kamar. Untuk itu, menyelesaikan persoalan aset kita akan mengedepankan memanajemen rapat konsolidasi dan win-win solution. Artinya, Limapuluh Kota maju dan Payakumbuh juga maju. Sehingga tatanan aset lebih baik ke depannya,” pungkasnya. (dst)

Next Post

HEY, Sang Inisiator Industri Plat Merah Rasa Swasta, Berhasil Harumkan Payakumbuh ke Tingkat Dunia

Ming Mei 9 , 2021
PAYAKUMBUH, KP – Ternyata duet Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh […]