Pemkab Solok Jalin MoU dengan Ombudsman

SOLOK, KP – Pemerintah Kabupaten Solok menandatangani Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Ombudsman RI di Ruang Rapat Solinda Arosuka, Rabu (19/5). Tampak hadir pada kesempatan tersebut Bupati Solok H. Epyardi Asda, Kepala Ombudsman RI diwakili Yeka Hendra Fatika, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatra Barat Yefri Heriani, Sekretaris Daerah Kab. Solok Aswirman, Askoor Bidang Administrasi Sony Sondra, Plt Askoor Bid. Pemerintahan Syahrial dan SKPD lingkup Pemda Kabupaten Solok.

Dalam sambutannya, Kepala Ombudsman RI diwakili Yeka Hendra Fatika mengatakan, kegiatan itu merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan Ombudsman RI tentang peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Solok. “Alhamdulillah Ombudsman melalui MoU ini dapat bekerja sama menyelaraskan pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Setiap daerah wajib memiliki Mal Pelayanan Publik agar masyarakat mendapatkan pelayanan optimal dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Dalam kerjasama itu nantinya, ada 3 hal yang harus diketahui, yakni menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, melakukan pemeriksaan subtansi atas laporan dan menindaklanjuti laporan dalam menuntaskan laporan masyarakat yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman.

Sementara Bupati Solok, Epyardi Asda mengatakan, perjanjian kerjasama (MoU) antara pemerintah daerah Kabupaten Solok dengan Ombudsman RI itu sesuai amanat UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok senantiasa terus melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bupati berharap, melalui kerjasama itu dapat memberikan azas pelayanan publik seperti transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Menurut Bupati, berdasarkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2019 sesuai UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang telah dilakukan Ombudsman terhadap pelayanan administrasi, Pemkab Solok masih berada dalam zona merah. Bupati bertekad untuk selanjutnya akan memperbaiki dan merubah Kabupaten Solok ke dalam zona hijau sehingga masyarakat merasakan manfaat dari Mal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Dengan kerjasama itu juga diharapkan pelayanan semakin baik karena buruknya kualitas pelayanan publik menjadi salah satu variabel yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena pelayanan publik yang baik merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah utamanya dalam mensejahterakan masyarakat.

Nilai rapor merah itu terdapat dari beberapa SKPD yang terkait dengan pelayanan publik. Seperti Dinas Koperindag (8,00), Dinas PUPR (19,00), DPMPTSP Naker (47,97), Dinas Perhubungan (25,00), Dinas Sosial (13,75). Dan itu merupakan PR penting bagi semua untuk bekerja lebih keras lagi agar dapat memperbaikinya. Rentang waktu Mei -Juni sudah harus dibenahi tentang Standar pelayanan Publik di SKPD masing-masing. Menyelenggarakan program secara sistematis dan mandiri untuk mempercepat implementasi standar pelayanan, sekiranya diperlukan ombudsman dapat memfasilitasinya.

Lebih lanjut disampaikannya, MoU dengan Ombudsman itu jangan cuma formalitas semata, tetapi hendaknya langsung diaplikasikan dan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah daerah. “Pemerintah Daerah Kabupaten Solok siap menerima saran dan masukan dari Ombudsman yang sifatnya membangun Kabupaten Solok kita cintai ini. Saya berpesan kepada seluruh SKPD dan ASN untuk bertekad dari lubuk hati paling dalam untuk bersatu dan bekerjasama menjadikan kabupaten terbaik di Sumatra Barat,” tutupnya. (wan)

Next Post

SEMENJAK DILANTIK AGUSTUS 2019, Anggota DPRD Bukittinggi Telah Jalankan Tiga Fungsi DPRD Secara Maksimal

Kam Mei 20 , 2021
BUKITTINGGI, KP – Semenjak dilantik Agustus 2019, anggota DPRD Bukittinggi […]