Penyidik KPK Ungkap Dugaan Korupsi Bansos Capai Rp100 Triliun!

JAKARTA, KP – Kabar mengejutkan datang dari penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang menduga terdapat indikasi kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19.Tak tanggung-tanggung nilai dugaan korupsi dana bansos Covid-19 diduga mencapai Rp100 triliun.Meski begitu, Novel belum bisa memastikan lebih lanjut terkait dugaan korupsi ini karena perlu pemeriksaan lebih dalam lagi.

Pada kasus korupsi dana bansos Covid-19 yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, KPK melakukan operasi tangkap tangan hanya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini kasus korupsi bansos covid-19 sudah masuk ke persidangan.

Novel menuturkan, kasus serupa disinyalir juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia dengan pola yang sama sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut.

“Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh, kasus ini nilainya puluhan triliun. Bahkan saya rasa Rp100 triliun nilai proyeknya dan ini korupsi terbesar yang pernah saya perhatikan,” ujar Novel.

Di sisi lain, nama Novel Baswedan tengah menjadi sorotan publik lantaran termasuk dalam nama 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).Ia dinyatakan tidak lulus dan menurut SK yang telah dikeluarkan KPK, Novel Baswedan beserta 74 pegawai lainnya resmi dinonaktifkan.

Akan tetapi, keputusan KPK ini tidak disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang belum lama ini mengeluarkan pernyataan resmi tentang polemik TWK ini.Dalam pernyataannya, Jokowi menuturkan bahwa hasil TWK tidak harus serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lulus.

“Saya berpendapat, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, hendaknya tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes,” ujarnya.

Menurut orang nomor satu RI itu, kekurangan yang ditemukan pada pegawai KPK bisa diatasi dengan memberikan pendidikan kedinasan, bukan dengan memberhentikan mereka.

“Kalau ada kekurangan, tentu bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan,” kata Jokowi melanjutkan.

Selain itu, presiden meminta agar pihak-pihak yang terkait dalam proses tes peralihan status ASN ini bisa segera menindaklanjuti nasib pegawai KPK yang tidak lulus.”Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Saya minta kepada para pihak yang terkait untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK ini,”ucap Presiden Jokowi.

DANA BANSOS COVID-19 TAHUN 2020

Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat selama pandemi Covid-19 di tahun 2020 lalu. Dana triliunan rupiah itu dikucurkan untuk program jaring pengaman sosial guna meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi. Selain itu, bantuan ini diharapkan bisa mendongkrak perekonomian yang tumbuh minus.

Berikut daftar bantuan yang dikucurkan pemerintah selama pandemi:

1. Bantuan Sembako

Bantuan sosial berupa paket sembako dikucurkan sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada Maret. Bantuan ini diberikan bagi 2,4 juta warga di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Total keseluruhan nilai sembako yang diterima tiap warga selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni adalah Rp 1,8 juta. Belakangan, pemerintah memperpanjang program ini sampai Desember, namun nilainya berkurang menjadi Rp 300.000 per bulan.

2. Bantuan Sosial Tunai

Sama dengan bantuan sembako, program ini juga dikucurkan sejak awal kasus Covid-19 muncul di Indonesia. Bedanya, bantuan tunai ini menyasar warga di luar Jabodetabek. Program ini memberikan dana secara tunai sebesar Rp 600.000 kepada masyarakat selama 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni. Belakangan juga program ini diperpanjang sampai Desember. Namun, nilai uang tunai yang diterima berkurang jadi Rp 300.000. Bantuan ini diberikan bagi warga terdampak Covid-19 baik yang sudah atau belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos).

3. BLT dana desa

4. Insentif Tarif Listrik

5. Kartu Prakerja

6. Subsidi Gaji melalui BPJS Ketenagakerjaan

7. BLT Usaha Mikro Kecil. (kcm)

Next Post

KASUS KORUPSI LADANG GAMBIR, Jaksa Akan Panggil Mantan Kepala Daerahdan Pejabat Limapuluh Kota

Rab Mei 19 , 2021
LIMAPULUH KOTA, KP- Pasca menangkap Akhiyar (57 tahun) yang merupakan […]