27 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

PENYEDERHANAAN BIROKRASI, Eseloni Dipangkas, ASN Dituntut Tidak Kejar Jabatan Struktural

JAKARTA, KP – Pemerintah terus mempercepat proses penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi (JA) ke jabatan fungsional (JF). Melalui revisi Peraturan Menteri PANRB Nomor 28/2019 menjadi PermenPANRB Nomor 17/2021, pemerintah mengambil langkah untuk memangkas eselonisasi di struktur PNS. Ada tiga jabatan struktural yang dipangkas, yakni eselon III, IV, dan V. PNS yang terkena pemangkasan eselon akan dialihkan ke jabatan fungsional namun harus memenuhi kriteria tertentu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa jabatan struktural seringkali menjadi incaran bagi para birokrat. Pasalnya dianggap memiliki kewenangan yang kuat.

“Pada umumnya para birokrat lebih berorientasi pada jabatan struktural, seolah-olah bahwa para pemangku jabatan struktural memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sedemikian kuat,” katanya dikutip dari akun Youtube KemenPANRB, Jumat (18/6).

Menurutnya dengan pola pikir lama tersebut, para pejabat aparatur sipil negara (ASN) seringkali cenderung meminta dilayani daripada melaksanakan tugas utamanya. Padahal tugas utama setiap ASN adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Dia pun berkeyakinan dengan penyederhanaan ini akan dapat mengubah pola pikir tersebut. “Melalui penyederhanaan birokrasi, pola pikir seperti ini akan kita ubah menjadi pola pikir yang lebih mengoptimalkan fungsi-fungsi spesifik tugas pemerintahan yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya pengalihan ini harus tetap melalui pertimbangan yang matang. Dimana selain ASN tidak dirugikan setelah dialihkan tapi juga harus memenuhi beberapa kriteria tertentu yang berlaku dalam jabatan fungsional. “Kita tidak ingin pengalihan ini menjadi jabatan fungsional rasa struktural. Yang berarti tidak menghilangkan hirarki yang ada,” tegasnya.

Dia mengatakan melalui penyederhanaan birokrasi tersebut setiap instansi harus bisa mereview kembali struktur kelembagaan, instansi pemerintah, SDM aparatur, sistem kerja dan prosedur pelayanan serta pengambilan keputusan. “Karena itu mari kita lakukan hal ini dengan langkah-langkah nyata yag memberikan dampak kemanfaatan kepada masyarakat. Dan kita inginkan masyarakat langsung merasakan adanya peningkatan pelayanan publik,” pungkasnya.

Sementara, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni menyampaikan penyederhanaan jabatan ini harus berpengaruh pada pengembangan SDM. Menurutnya, setiap ASN jangan lagi berpikir mengejar jabatan struktural melainkan harus berpikir bahwa keberlangsungan kariernya hanya ditentukan oleh kinerja dan kapasitasnya. Jika itu bisa tertanam dan menjadi pola pikir dan tidak hanya mengejar jabatan struktural, maka instansi pemerintah akan mendapatkan birokrat yang lebih baik.

“Perilaku ASN bakal mempengaruhi branding dari ASN. Stigma masyarakat akan mempengaruhi kinerja para ASN. Karena itu perubahan mindset penting dilakukan karena mempengaruhi apa yang dilakukan dan berpengaruh pada apa yang dihasilkan,” ungkap Alex.

Ditambahkannya, setiap instansi memiliki ekspektasi saat merekrut calon ASN. Ekspektasi tersebut harus disampaikan kepada calon ASN secara transparan. “Sehingga jika ASN yang tidak mencapai ekspektasi, harus ada instrumen yang membuat hubungannya putus,” ujar Alex.

Alex menyampaikan, ekspektasi dan arah kerja instansi pemerintah memiliki nilai inti yang berbeda-beda. Saat ini, jajarannya sedang mengkaji untuk memberikan usulan regulasi mengenai nilai inti yang bisa diterapkan seluruh instansi pemerintah. Nantinya, setiap ASN berkiblat pada nilai inti tersebut, karena nilai tersebut tidak akan berubah meski ada pergantian pimpinan. (snc)