SARANA KARANTINA MESTI DISIAGAKAN, DPRD Sumbar Surati Pemprov, Bahas BersamaPananggulangan Covid-19

DALAM beberapa waktu terakhir, kasus positif Covid-19 mencapai tiga ribu lebih di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Berangkat dari kondisi tersebut, sarana karantina untuk masyarakat terpapar mesti disiagakan.

Terkait hal ini, Ketua DPRD Sumbar Supardi saat diwawancaraKORAN PADANG,Selasa(1/6) mengatakan, DPRD telah menyurati pemerintah provinsi untuk membahas bersama penanggulangan Covid-19 yang terus melonjak.

Supardi mengatakan, persoalan demi persoalan akan muncul jika tidak ada langkah strategis, termasuk menyiapkan sarana karantina untuk pasien Covid-19.

“Pada masa pandemi, seluruh kondisi dalam keadaan terbatas perlu sinergisitas untuk menentukan langkah-langkah kedepannya,” katanya

Bercermin dari kondisi beberapa hari yang lalu,kapasitas ruang perawatan pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, terisi penuh. Pihak RSUP mulai kesulitan karena pasien sudah mulai menumpuk di ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Terkait kasus positif Covid-19 dalam beberapa minggu belakangan memang cukup tinggi, rata-rata di Sumbar bisa 100 kasus per harinya.

Dari data satuan tugas Covid-19 Provinsi Sumbar, Senin 31 Mei 2021, totalnya telah mencapai 44.258 orang Warga Sumbar terinfeksi Covid-19. Terjadi penambahan 133 orang warga Sumbar yang positif Covid-19.

Di sisi lain, Supardi mengatakanRevisi Perda AKB perlu dilakukan agar masyarakat lebih meningkatkan kesedarannya dalam mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Supardi menambahkan, penanganan Covid-19 di Sumbarharus berbeda antara 2020 dengan 2021. Pendekatan yang dilakukan juga harus berbeda, mengingat anggaran daerah yang sangat terbatas untuk persoalan ini.

“Jika tahun 2020ruang gerak masyarakat dibatasi, pendekatan yang sekarang berbeda, menurut kita sekarang biarkan saja masyarakat beraktifitas seperti biasa, tapi prokes Covid-19 harus ditingkatkan. Jika saat ini masyarakat masih dibatasi ruang gerak ekonominya bisa jadi bomerang nanti,” ujarnya.

Politisi Gerindra ini juga menyebut, sekaitan dengan penanganan Covid-19, jika sebelumnya yang lebih banyak berperan pemerintah provinsi, ke depan hendaknya ia meminta pemerintah kabupaten/kota juga dilibatkan.

“Misal, seandainya ada Orang Tanpa Gejala (OTG), seperti biasa OTG itu harus isolasi mandiri, jika tak mungkin isolasi mandiri di rumah, pemerintah harus menyediakan tempat isolasi. Pemerintah yang menyediakan ini, kota/kabupaten. Jika sebelumnya pemerintah provinsi lebih banyak berperan, ke depan pemerintah kabupaten/kota harus dilibatkan,” katanya.

Sekaitan dengan refocusing anggaran di APBD tahun 2021 untuk penanganan Covid-19, disebutnya, meski secara resmi DPRD belum menerima laporan, pihaknya mendengar hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Supardi menuturkan, secara aturan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat memang diberi kewenangan penuh untuk melakukan refocusing. DPRD sendiri sifatnya menerima laporan.

“Kita memang tak bisa masuk ke dalam ranah teknis. Namun, bagaimanapun itu dalam fungsi pengawasan kita tetap akan melakukan pengawasan, dan nantinya pemerintah daerah wajib melaporkannya ke DPRD,” ujarnya.

Ia menyampaikan, DPRD berharap anggaran yang direfocusing gubernur hendaknya tidak mengganggu item kegiatan yang bertujuan untuk recovery ekonomi. Dengan kata lain, refocusing tak apa dilakukan, tapi pemerintah daerah jangan sampai terjebak dalam penanganan Covid-19 saja, persoalan recovery ekonomi tetap harus dipikirkan.

“Jadi antara kebijakan penanganan Covid-19 dan recovery ekonomi harus sejalan. Kita tak ingin masyarakat kita menjadi kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Karena bagaimanapun sektor industri dan perekonomian adalah sektor yang sangat mendominasi dalam perekonomian di Sumbar. Sekali lagi penanganan Covid-19 harus sejalan dengan recovery ekonomi, jangan timpang,” katanya menutup.

Sebelumnya Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Samsul Bahri meminta Pemprov Sumbar berjelas-jelas dalam pengelolan anggaran penanggulangan Covid-19. Diingatkannya, jika refocusing telah dilakukan maka penggunaan harus sesuai dengan peruntuntukan.

Dia mengatakan, DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumbarmerupakan sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan daerah, harusnya ada koordinasi yang terukur meski tidak secara formal.

Secara aturan, memang pengalihan anggaran dikuasakan kepada pemprov, koordinasi dilakukan agar hasil penanganan pandemi lebih optimal.”Dengan adanya koordinasi, juga diharapkan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,”pungkasnya. (*)

Next Post

Lakukan Penajaman, Pemkab Gelar Musrenbang RPJMD Limapuluh Kota 2021-2026

Sel Jun 1 , 2021
LIMAPULUH KOTA, KP- Guna melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan […]