TERIMA TIGA NOTA PENGANTAR RANPERDA PEMPROV, DPRD Sumbar Lakukan Pendalaman untuk Penyempurnaan

PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar)menyampaikan nota pengantar tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Sumbar melalui sidang paripurna,Rabu(2/6/202).

Melanjutkan proses tersebut, DPRD Sumbar melalui fraksi-fraksi akan melakukan pendalaman untuk melahirkan produk hukum daerah (Perda) yang mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi yang memimpin paripurna mengatakan, ada tiga nota ranperda yang diantarkan pemerintah provinsi untuk dibahas bersama yaitu Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD(PPA) Provinsi Sumbar 2020, Ranperda Tentang RPJMD Provinsi Sumbar 2021-2026, selanjutnya ada Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan.

Dilanjutkannya, sebelum dibahas bersama, penting bagi DPRD untuk memberikan sejumlah masukan strategis untuk diketahui bersama.

Pertama dalam Ranperda PPA, untuk ketahui BPK Perwakilan Provinsi Sumbar, pada 7 Mei 2021 telah menyampaikan kepada DPRD, LHP atas LKPD Provinsi Sumbar Tahun 2020, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meskipun opini yang diberikan WTP, namun masih banyak permasalahan dan kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan nilai yang cukup siginifikan.Diantaranya pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 dan penetapan barang milik daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan. “Hal tersebutharus menjadi perhatian bersama dan menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Selanjutnya dari aspek pendapatan, realisasi pendapatan secara keseluruhan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp6,36 triliun atau 99,10 persen dari target yang direncanakan yaitu sebesar Rp6,42 triliun.

Dan dari pengelolaan pembiayaan darirealisasi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp305 miliar dari rencana pembiayaan sebesar Rp308 miliar.

Dari pengelolaan pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp260 miliar. Apabila dibandingkan dengan defisit pada APBD tahun 2021 yang ditutup dari SILPA 2020, adalah sebesar Rp220 miliar dengan demikian masih terdapat anggaran yang bisa digunakan pada Perubahan APBD 2021 sebesar Rp40 miliar.

Selanjutnya Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumbar 2021-2026. Pada penetapan rancangan awal RPJMD dan musrenbang RPJMD, DPRD Provinsi Sumbar memberikan beberapa catatan yang perlu didalami kembali oleh pemerintah daerah dalam penyusunan ranperdanya, diantaranyaperbedaan periodisasi masa jabatan kepala daerah dan wakil dengan periodesasi RPJMD.

Melihat pada masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tahun 2021-2025, efektif hanya tiga tahun dan pelaksanaan program unggulan baru bisa diakomodir pada APBD tahun 2022. Oleh sebab itu, perlu strategi yang tepat, agar program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat diselesaikan selama masa jabatannya.

Selanjutnya Ranperda tentang Pengelolaan Perpustakaan.Ranperda ini merupakan rencana pembentukan perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda tahun 2021.

Tujuan dari pembentukan ranperda ini adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan fungsi perpustakaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sementara itu Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi dalam paripurna itu mengatakan, orientasi penyelenggaraan pemerintahan daerah mesti berdampak kepada pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Banyak hal yang harus diperhatikan, diantaranya pertumbuhan ekonomi industri, masih terhambatnya pelaksanaan pembangunan yang disebabkan pembebasan lahan, harus adanya optimalisasi pemerataan pendidikan yang berimbas pada turunya angka kemiskinan dan pengangguran. (*)

Next Post

Menteri KKP Dorong Pemkab Limapuluh Kota Gerakkan Budidaya Ikan Dewa, Semah dan Gariang

Kam Jun 3 , 2021
LIMAPULUH KOTA, KP –  Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu […]