Mantan Mensos Juliari Dituntut 11 Tahun Penjara

JAKARTA, KP – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Juliari Peter Batubara dengan hukuman pidana 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Mantan Menteri Sosial (Mensos) itu dinilai jaksa telah terbukti menerima uang Rp32,4 miliar dari para rekanan penyedia bantuan sosial (bansos) covid-19 di Kementerian Sosial.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan,” ujar jaksa Ikhsan Fernandi saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/7).

Selain itu, jaksa juga menuntut Juliari membayar uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar. Jika tidak dibayar setelah satu bulan putusan inkrah, harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Jika tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun,” kata jaksa.

JPU menilai Juliari tidak mengakui secara terus-terang perbuatan korupsi yang dilakukannya. Hal itu menjadi salah satu faktor pemberat bagi jaksa untuk menuntut Juliari dengan hukuman pidana 11 tahun penjara.

“Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya,” ujar jaksa.

Alasan pemberat lainnya adalah perbuatan korupsi oleh Juliari dilakukan saat kondisi darurat bencana pandemi covid-19. Selain itu, Juliari juga berbelit-belit memberikan keterangan selama persidangan berlangsung.

“Perbuatan terdakwa selaku Menteri Sosial tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme,” tambah jaksa.

Selama masa sidang, Juliari memang tidak pernah sekali pun mengakui penerimaan uang dari para rekanan penyedia bansos covid-19.Bahkan, dalam sidang pemeriksaan terdakwa, Senin lalu (19/7), Juliari berdalih tidak mengetahui secara rinci mengenai penunjukan perusahaan yang menjadi rekanan penyedia pengadaan bansos covid-19 di Kementerian Sosial.

Sedangkan hal meringankan yakni Juliari belum pernah dihukum.

Jaksa juga menuntut pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah Juliari selesai menjalani masa pidana pokok.

Menurut jaksa, Juliari terbukti memerintahkan anak buahnya, yaitu Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono untuk mengutip fee senilai Rp10 ribu per paket bansos sembako ke para rekanan penyedia bansos Covid-19.Secara rinci, Juliari menerima uang dari konsultan hukum, Harry Van Sidabukkesebesar Rp1,28 miliar. Ini terkait dengan penunjukan PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude sebagai rekanan penyedia bansos Covid-19.

Kemudian dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatjasejumlah Rp1,95 miliar dan rekanan penyedia bansos covid-19 lainnya senilai Rp29.252.000.000. Dalam perkara ini, jaksa menilai Juliari melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Juliari sendiri enggan merespons banyak tuntutan yang dilayangkan jaksa KPK tersebut. Ia tampak santai saat menanggapi sejumlah pertanyaan awak media. Juliari hanya menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi pada persidangan selanjutnya.

“Ya nanti kami akan lakukan pembelaan, ya nanti kami lakukan pembelaan, terima kasih ya,” kata Juliari kepada awak media usai menjalani sidang tuntutan terkait kasus dugaan suap pengadaan Bansos Covid-19 secara virtual dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Sidang pembacaan nota pembelaan untuk Juliari Batubara rencananya akan digelar pada Senin, 9 Agustus 2021. (cnn)

Next Post

Martin Kustati, Perempuan Pertama Jadi Rektor UIN Imam Bonjol Padang

Rab Jul 28 , 2021
PADANG, KP – Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil melantik Prof. Dr. Martin Kustati menjadi Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang periode 2021-2025, di Jakarta, Rabu (28/7). Perempuan kelahiran Manna, Bengkulu Selatan 18 Agustus 1973 itu menjadi rektor perempuan pertama dalam sejarah UIN Imam Bonjol Padang tersebut. Ketua […]