DPRD Kota Solok Sepakati Ranperda Perubahan APBD 2021

SETELAH melalui proses pembahasan panjang, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2021 disepakati. Hal tersebut termuat dalam Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Perubahan APBD Kota Solok Tahun 2021, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Kota Solok, Selasa (28/9).

Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Solok Nurnisma, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Solok Efriyon Coneng dan Bayu Kharisma, serta dihadiri anggota-anggota DPRD Kota Solok. Pada paripurna tersebut dihadiri Wakil Walikota Solok, Ramadhani Kirana Putra beserta jajaran Pemerintah Kota Solok.

Dalam paripurna tersebut, Juru Bicara (Jubir) Banggar DPRD Kota SolokAde Merta menyebutkan, badan anggaran atau banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Solok 2021, pada 24 hingga 27 September 2021.

Dalam pelaksanaanya diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Untuk hasil pembahasan tersebut, pendapatan daerah pada perubahan APBD Kota Solok dianggarkan sebesarRp544.481.063.638,-, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp42.182.038.866,- dan pendapatan transfer sebesar Rp490.974.424.772,- dan lain –lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp11.324.600.000,-.

Setelah dilakukan pembahasan Banggar dan TAPD disepakati belanja pada perubahan APBD Kota Solok tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp665.780.707.425,-, dengan rincian belanja operasi sebesar Rp538.490.321.354,-, belanja modal sebesar Rp.126.045.011.136,- dan belanja tidak terduga sebesar Rp1.245.374.935,-.

Berdasarkan penghitungan antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja terdapat defisit anggaran sebesar Rp121.299.643.787,-, yang akan diimbangi dengan pembiayaan sebesar Rp121.299.643.787,-, yang terdiri dari, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp96.299.643.787,-, dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp25.000.000.000,-

Ade Merta juga menyampaikan pendapat fraksi-fraksi tehadap Ranperda Tentang Perubahan APBD 2021.

Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa hal berkaitan masukan dan usulan. Terhadap Pasar Raya Kota Solok, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menertibkan situasi dan kondisi Pasar sebagai Etalase Kota Solok. Untuk Realisasi anggaran diharapkan agar tiap OPD segera merealisasikan anggaran yang telah disepakati. Serta Pemerintah Daerah diharapkan berupaya untuk meningkatkan pendapatan, dari Pajak Daerah, Retribusi maupun pendapatan lainnya.

Kemudian Fraksi SolokAdil Makmur meminta kepada Pemerintah Daerah melalui OPD untuk lebih cermat dan teliti serta memperhatikan tata kelola keuangan daerah. Baik terhadap pergeseran anggaran, yang harus terdeskripsi dengan jelas, baik dari sisi penggunaan anggaran dan sebagainya, serta terhadap catatan – catatan yang diberikan pada saat pembahasan yang lalu, terutama dalam perbaikan infrastruktur, diharapkan OPD terkait untuk dapat menjalankan secara maksimal.

Fraksi Solok Bersatumenyampaikan, diharapkan kepada OPD-OPD yang mempunyai program dan kegiatan serta sub kegiatan tentu benar – benar melaksanakannya dengan serius, karena pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang berada pada APBD Murni Tahun 2021 masih banyak yang belum dilaksanakan.

Dalam waktu dekat, Pemerintah Daerah akan melaksanakan pengisian struktur jabatan maupun pergeseran jabatan pada OPD yang ada, diharapkan dibuat suatu surat perjanjian apabila tidak mampu melaksanakan tugas agar mundur dari jabatan.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Solok Nurnisma mengatakan, APBD adalah refleksi dari kebutuhan masyarakat akan pembangunan, sehingga diharapkan terdapat keselarasan hasil sebagai wujud dari kebutuhan masyarakat dan daerah akan pembangunan, dan menjadi perhatian penuh pemerintah daerah.

Pemko Solok diharapkan komitmen terhadap yang telah menjadi poin kesepakatan, meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam lingkungan Pemko Solok, sehingga berbagai persoalan yang dapat terjadi baik secara administrasi maupun persoalan yang timbul di lapangan, ditengah masyarakat dalam menjalankan program dan kegiatanbisa diselesaikan.

Beberapa catatan yang dilontarkan Anggota DPRD Kota Solok melalui fraksi-fraksi yang ada, terkait kinerja Pemko Solok dalam penggunaan anggaran. Diharapkan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut menjadi perhatian oleh pemerintah daerah.

“Catatan, masukan, usulan dan sikap kritis anggota-anggota DPRD melalui fraksi-fraksi terhadap sejumlah program dan kegiatan pemerintah merupakan suatu bentuk pengawasan, sehingga diharapkan pemerintah daerah, bisa menaruh perhatian serius dan komitmen dalam menjalankan roda pemerintahan,” harapnya.(van/adv)

Next Post

MENGENANG JASA PAHLAWAN KORBAN G30S/PKI, Irwan Basir: Mari Bersatu Membangun Indonesia

Rab Sep 29 , 2021
PADANG,KP-Peristiwa G30S/PKI yang diperingati setiap 30 September sebagai hari besar […]