DPRD Tanahdatar Setujui Ranperda R-APBD 2021 Menjadi Perda

BATUSANGKAR, KP – DPRD Kabupaten Tanahdatar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2021 menjadi Perda. Persetujuan itu dilaksanakan dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan DPRD yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanahdatar H. Rony Mulyadi, Dt Bungsu didampingi Wakil Ketua, Saidani dan Anton Yondra serta dihadiri Bupati Tanahdatar Eka Putra di ruang sidang dewan, Jumat (24/9).

Sebelum penandatangan persetujuan bersama, Ketua DPRD H Rony Mulyadi Dt Bungsu meminta persetujuan seluruh anggota DPRD Tanahdatar yang hadir dalam sidang paripurna.

Sementara itu Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tanahdatar, Saidani mengatakan, telah diambil kesepakatan dalam pembahasan bersama antara Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Pendapatan disepakati Rp 1.252 424.455.199 dari Rp 1.252.424.455.199 sebelum pembahasan. Sedangkan belanja disepakati Rp 1.320.500.644.172. Terjadi surplus/defisit Rp 68.076.188.973,” ujarnya.

Disebutkan Saidani, pendapatan tersebut berasal dari PAD Rp.113.794.044.985, pendapatan transfer Rp 1.087.110.929.147 dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 51.519.481.068. Sedangkan belanja yang disepakati Rp 1.320.500.644.172, terdiri dari belanja operasi Rp.999.495.579.638, belanja modal R .158.235.431.644, belanja tak terduga Rp 8.650.244.010 dan belanja transfer Rp.154.119.388.880.

Sementara itu kata dia, penerimaan pembiayaan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya Rp 70.626.186.973 dan pengeluaran pembiayaan Rp 2.550.000.000 untuk penyertaan modal daerah. “Sesuai Tata Tertib (Tatib) pendapat akhir fraksi disampaikan di akhir pembahasan. Delapan fraksi melalui juru bicaranya masing- masing menyatakan menerima Ranperda Perubahan APBD dijadikan Perda,” ungkapnya.

Di saat itu juga Bupati Eka mengatakan, Ranperda itu merupakan hasil dari proses pembahasan yang mengacu pada ketentuan peraturan berlaku dan mempedomani pada KU dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati. “Alhamdulillah setelah melalui rangkaian proses pembahasan, masing-masing fraksi telah menyampaikan pendapat akhirnya,” ujarnya.

Dikatakannya, pada perubahan APBD itu pemerintah daerah masih memprioritaskan anggaran penanganan pandemi Covid-19, baik itu bidang kesehatan serta pemulihan ekonomi daerah melalui pemberian bantuan modal kepada pelaku usaha mikro. “Kami meminta kepada perangkat daerah dan ASN di lingkup Pemkab Tanahdatar meningkatkan profesionalisme serta menghindari perbuatan melawan hukum, menciptakan kerjasama yang baik, kondusif, inovatif, serta kreatifitas yang tinggi. Guna mewujudkan visi dan misi pada RPJMD Tanahdatar,” pintanya.

Bupati Eka mengatakan, sesuai peraturan perundang-undangan, sebagai tindak lanjut dari pendapat akhir fraksi itu, dilakukan penandatangan persetujuan bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Selanjutnya kata dia, Ranperda itu akan disampaikan ke Gubernur Sumbar untuk dievaluasi. Setelah terlebih dahulu dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil pembahasan Banggar dengan TAPD.

“Hasil evaluasi gubernur tersebut akan ditindaklanjuti secara bersama antara Banggar dengan TAPD, sebelum ditetapkan menjadi Perda,” pungkasnya. (nas)

Next Post

BPJPH : Semua Produk yang Diedarkan Wajib Bersertifikat Halal

Jum Sep 24 , 2021
PADANG, KP – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) menyatakan semua produk yang diedarkan wajib bersertifikat halal mengacu kepada Undang-Undang no 33 tahun 2014 soal Jaminan Produk Halal. “Selama 25 tahun pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia bersifat sukarela, boleh iya boleh tidak. Dengan hadirnya UU 33 tahun 2014 semua produk […]