Kemenko Marves Dorong Percepatan Program Perhutanan Sosial di Sumbar

PADANG, KP – Kemenko Marves melakukan kunjungan lapangan bersama unsur Pemprov Sumbar dan pemda setempat ke beberapa lokasi perhutanan sosial di Sumbar, Sabtu lalu (25/9). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka koordinasi dan monitoring pelaksanaan program perhutanan sosial di Sumbar.

Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata LingkunganSugeng Harmono mewakili Deputi PLK Kemenko Marves menyampaikan pada tingkat nasionaltelah dibentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Percepatan Perhutanan Sosial melalui SK Menko Marves Nomor 126/2021.Salah satu tugas dari Pokjanas tersebut adalah untuk mengoordinasikan percepatan pencapaian target perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare pada tahun 2024yang saat ini baru tercapai 37 persen atau sekitar 4,7 juta hektare.

“Sumbar merupakan salah satu daerah yang diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian target tersebut,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar Yozarwardi Usama Putramengatakan perhutanan sosial menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengelolahutan guna mendorong pertumbuhan perekonomian dan menyelesaikan konflik tenurial. Menurutnya, pemprov menargetkan luas perhutanan sosial di Sumbar adalah 500.000 hektare tahun 2024 dengan target per tahun 50.000 hektare.

Untuk mencapai target tersebut, lanjutnya, telah diterbitkan Pergub Sumbar Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial serta pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Ia menerangkan, saat ini Sumbar telah mendapat SK Perhutanan Sosial seluas 228.658 hektare untuk 224 kelompok yang tersebar di 15 kabupaten/kota,antara lain Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Tanahdatar, Padangpariaman, Sijunjung, Dharmasraya, Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Mentawai, Kota Sawahlunto, Padangpanjang, dan Kota Padang.

Pada kesempatan itu, Tim Deputi PLK didampingi Dinas Kehutanan Sumbar dan Kepala KPH Bukit Barisan dan KPH Solok melakukan kunjungan lapangan ke dua lokasi Perhutanan Sosial, yaitu ke Hutan Kemasyarakatan (HKM) Solok Radjo di Kabupaten Solokdan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Salibutan di Lubuk Alung Kabupaten Padangpariaman.

HKM Solok Radjo memproduksi kopi berkelas dunia karena telah berhasil diekspor ke Eropa serta telah melakukan pengembangan ekowisata Bukit Batabuh. Sedangkan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Salibutan di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman mempunyai ekowisata andalan Nyarai Lubuk Alung.

Dalam kunjungan lapangan tersebut, Pengelola PS di masing-masing lokasi menyampaikan harapan agar diberikan dukungan dari kementerian terkait dan pemda, khususnya untuk pendampingan program, anggaran dan SDM, serta aspek pengembangan infrastruktur dan pemasaran pengembangan produk, sehingga persetujuan akses hutan sosial yang diberikan bisa memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. (mas)

Next Post

MAN 3 Padang Kirim Tiga Pesilat Berlaga ke Banyuasin

Sen Sep 27 , 2021
PADANG, KP – MAN 3 Kota Padang Plus Keterampilan mengirim tiga persilat mengikuti kejuaraan pencak silat di Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga pesilat itu dilepas Kepala MAN 3 Padang Afizal, Senin (27/9). Kejuaraan bertajuk Banyuasin Bangkit Cup 2021 yang diadakan IPSI Kabupaten Banyuasin itu diikuti atlet binaan pengprov, pengkot, pengkab,perguruan […]