KUA Diminta Percepat Proses Sertifikasi Tanah Wakaf

BATUSANGKAR, KP – Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tanahdatar H. Syahrul membuka secara resmi Rapat Koordinasi Advokasi Asset Wakaf Kabupaten Tanahdatar antara Kemenag dengan PPN dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) se-Kabupaten Tanahdatar di aula Kantor KUA Kecamatan Rambatan, Kamis (23/9).

Rapat Koordinasi Advokasi Asset Wakaf tersebut diikuti para Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se- Kabupaten Tanahdatar dan Pelaksana/JFU pada Kantor Kemenag Tanahdatar dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan.

H. Syahrul ketika membuka Rapat Koordinasi advokasi Asset Wakaf tersebut mengharapkan agar pelaksanaan pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf dapat berjalan dengan baik dan cepat. Dia meminta agar Kepala KUA Kecamatan di Tanahdatar dapat mempercepat proses pendataan Tanah Wakaf dengan jalan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat di Kecamatan masing-masing.

Ia menjelaskan, data Tanah Wakaf di Kabupaten Tanahdatar 669 lokasi, sementara yang sudah memiliki sertifikat hanya 286 lokasi. Jadi, kata dia, menjadi tugas Kepala KUA untuk melakukan percepatan proses pengurusan pensertifikatan tanah wakaf yang belum bersertifikat tersebut.

Kemudian Kasi Kemenag Tanahdatar H. Muhammad Algafari selaku Plh. Penyelenggara Zakat Wakaf dan koordinator kegiatan menjelaskan, Rapat Koordinasi Advokasi Asset Wakaf Kabupaten Tanahdatar antara Kemenag, BPN dan PPAIW itu digelar selama satu hari. Sementara narasumber yang menyampaikan materi dalam Rapat Koordinasi Advokasi Asset Wakaf itu, Kasi BPN Yusrizal dengan Judul Materi Kebijakan Pemerintah Terkait Sertifikat Tanah Wakaf Sedangkan Kasubbag BPN Maria Susanti dengan Judul Materi Teknis Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf. (mas)

Next Post

Nelayan 30 GT Keluhkan Sulit Dapatkan Surat Izin Penangkapan Ikan

Kam Sep 23 , 2021
DALAM sebulan terakhir, kapal nelayan dengan ukuran 30 Gross Ton (GT) kebawah banyak tidak melaut di perairan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Akibat dari kondisi itu, Sumbar sebagai daerah yang memiliki potensi kelautan masih melakukan impor ikan dari provinsi tetangga.Ketua Persatuan Nelayan Bagan Sumbar, Hendra Halim saat mendatangi gedung DPRD Sumbar […]