Nelayan 30 GT Keluhkan Sulit Dapatkan Surat Izin Penangkapan Ikan

DALAM sebulan terakhir, kapal nelayan dengan ukuran 30 Gross Ton (GT) kebawah banyak tidak melaut di perairan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Akibat dari kondisi itu, Sumbar sebagai daerah yang memiliki potensi kelautan masih melakukan impor ikan dari provinsi tetangga.
Ketua Persatuan Nelayan Bagan Sumbar, Hendra Halim saat mendatangi gedung DPRD Sumbar bersama puluhan anggotanya, Kamis (23/9) mengatakan, apresiasi Komisi II DPRD Sumbar yang telah menyabut dan beraudiensi dengan asosiasi ini.
Hal yang menjadi dilema para nelayan adalahsulitnya mendapatkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta memperpanjangnya. kondisi itu berlangsung dari tahun 2015.
Persoalan pokok itu telah dikoordinasikan dengan dinas terkait, namun tidak ada jawaban yang diharapkan. Jika SIPI tidak ada, maka nelayan akan ditangkap oleh pengawas berwenang dan didenda miliaran rupiah.”Untuk izin saja sulit, apalagi membayar denda, tidak ada nelayan Sumbar yang mampu untuk itu,” katanya.
Selama ini,lanjutnya, modal administrasi nelayan dibawah 30 GT hanya diskresi kepala daerah, memang memberikan solusi tetapi persoalan pokonya tidak tuntas. Kesalahan bukan pada para nelayan, namun pemerintah yang tidak siap dengan regulasinya.
“Memang mengurus SIPI secara online dengan aplikasi sakato, karena dalam sebulan ini dalam perbaikan maka semakin susah lah para nelayan,” katanya.
Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Banosaat menyambut himpunan nelayan tersebut mengatakan, ini persoalan lama, dahulu kita mendorong adanya kekhususanbagi nelayan Sumbar terkait berlakunya surat edaran Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perihal perizinan untuk 60 GT hingga 30 GT ke kementerian, sedangkan 30 GT kebawah adalah provinsi.
“Dengan kondisi saat ini,komisi II mendorong dan akan menyurati presiden agar 60 GT hingga 30 GT menjadi kewenangan provinsi. Karena rata-rata kapal nelayan Sumbar pada kisaran itu,” katanya.
Dia juga mengakui sekarang, muatan kapal nelayan 30 GT kebawah juga kesulitan mengurus izin yang merupakan kewenangan provinsi bukan masyarakat tidak mau mematuhi, namun proses mendapatkan SIPI itu sulit.”Ada 17 persyaratan yang harus dipenuhi nelayan untuk mendapatkan perizinan, dan itu sangat menyulitkan,” katanya.
Dia mengatakan, ada dua langkah yang harus dilaksanakan oleh Dinas PTSP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar dalam waktu dekat,pertama berikan kemudahan serta perbaiki aplikasi agar seluruh nelayan bisa mengakses perizinan.
Diharapkan adanya kebijakan strategis, dari pemerintah provinsi agar masyarakat nelayan tetap bisa melaut karena mereka masih butuh biaya hidup.
Gubernur harus mengkoordinasikan dengan forkopimda agar memberikan kelonggaran bagi nelayan yang sedang melaut, namun izinya masih diurus. (*)

Next Post

Prabumulih Pelajari Upaya Pengembangan UMKM di Kota Padang

Kam Sep 23 , 2021
PADANG, KP – Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Padang Andi Amir mengatakan Pemko Padang berupaya mengelola pariwisata dengan baiksehingga mampu menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar.Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan rombongan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, […]