WALIKOTA PADANG KELUARKAN SURAT EDARAN, Warga yang Tolak Vaksinasi Bakal Disanksi

PADANG, KP – Untuk meningkatkan capaian vaksinasi, Pemko Padang mulai bertindak keras. Bagi yang tidak mau divaksinsiap-siap kena sanksi.Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Walikota Padang Nomor6422/DKK-PDG/IX/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desiase 2019 (Covid-19).

Terdapat dua sanksi administratif dalam surat edaran yang ditandatangani langsung oleh Walikota PadangHendri Septa itu.Pertama, penundaan pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Kedua, penundaan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait sanksi yang kedua ini, Hendri Septa tak merinci penundaan pelayanan di bidang apa saja yang dapat dikenakan terhadap masyarakat yang menolak untuk divaksin.

“Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh dinas, badan atau instansi sesuai dengan kewenangannya,” sebagaimana tertulis dalam surat edaran tersebut.

Dalam SE itu pula, Hendri menegaskan bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksinasi. Namun, warga yang menjadi sasaran penerima vaksin yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin yang disediakan akan dikecualikan.

Selain sanksi administratif, warga yang menolak untuk divaksin juga akan diberi sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular.

Bagi warga yang ingin mendapatkan suntikan vaksin, Pemko Padang menyediakan layanan vaksinasi di seluruh puskesmas setiap Senin-Sabtu mulai pukul 08.00-11.30 WIB.

Sekadar diketahui, Kota Padang memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 4 Oktober mendatang. Perpanjangan itu karena capaian vaksinasi belum 50 persen meskipun kasus harian dan kasus aktif covid-19 sudah menurun.

Belajar Tatap Muka Ditunda Hingga PPKM Turun Level

Di sisi lain, Pemko Padang juga menunda pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah hingga PPKM Padang turun level dari saat ini yang berada di level 4.

Walikota Padang Hendri Septa mengatakantidak bisa memaksakan kebijakan untuk segera melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah saat Padang masih PPKM level IV.

“Pembelajaran tatap muka di sekolah baru bisa dilakukan saat PPKM turun level minimal level III, sesuai intruksi Mendagri,” kata Hendri Septa.

Ia menambahkan, pelaksanaan tatap muka di sekolah juga mempertimbangkan banyak hal, seperti saat ini para siswa tengah melakukan ujian tengah semester (UTS).

Meski demikian, persiapan untuk menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah sudah maksimal dilakukantermasuk mewajibkan siswa divaksin covid-19.”Persiapansarana prasarana, kebijakan sekolah, semuanya InsyaAllah sudah disiapkan,”kata Hendri Septa. (pkt/ip)

Next Post

Pengelola Mall Diminta Pasarkan Produk Daur Ulang Sampah

Kam Sep 23 , 2021
PADANG, KP – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang meminta pengelola mall dan supermarket turut memasarkan produk olahan dan daur ulang sampah yang dihasilkan bank sampah dari daerah itu sebagai upaya turut berpartisipasi mengurangi sampah ke tempat penampungan akhir. “Pengelolaan sampah dilakukan mulai dari hulu dengan mengolah sampah oleh bank […]