Demokrat Pertanyakan Rencana Pembangunan Masjid Agung

PAYAKUMBUH, KP – Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Payakumbuh, Sri Joko Purwanto dalam pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD baru-baru ini, mempertanyakan rencana pembangunan Masjid Agung.

“Mengingat masa jabatan Kepala Daerah akan berakhir pada tahun 2022, tentu masih ada rencana kerja Pemko yang belum tuntas sesuai perencanaan awal. Salah satunya pembangunan Masjid Agung,” ungkapnya.

Terkait hal itu, ulas Sri Joko Purwanto, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan kepada Pemko Payakumbuh sudah berapa luas tanah yang telah dibayarkan. Kemudian berapa total anggaran yang sudah dibayarkan dan apakah semua permasalahan dengan pemilik tanah sudah selesai dan bagaimana kelanjutan Masjid Agung itu dalam perencanaan anggaran tahun 2022. 

Ia tidak hanya mempertanyakan soal rencana pembangunan Majis Agung saja, namun juga menyorot keberadaan atap kanopi Jalan Ahmad Yani.

“Terkait pasar di Jalan Ahmad Yani telah ditutup kanopi yang dalam perencanaannya  semula diperuntukan dalam menata pedagang kuliner. Namun dalam perjalananpenataan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena area itu lebih menyerupai tempat parkir kendaraan. Bahkan boleh kita lihat di lapangan, parkir kendaraan telah memakan hampir  separoh badan jalan. Oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemko agar merespon persoalan ini secara konkret dan segera merealisasikannya sesuai  perencanaan semula,” pinta Sri Joko Purwanto.

Menjawab dan menanggapi saran dan masukan serta kritikan yang disampaikan Fraksi Partai Demokrat, Walikota Payakumbuh Riza Falepi menjelaskan, terkait rencana pembangunan Masjid Agung berlokasi di kawasan Sawah Kareh, Kelurahan Pakan Sinayan, sudah menyelesaikan beberapa tahapan pekerjaan. Yaitu penyusunan studi kelayakan telah dilakukan sejak tahun 2019 dan perencanaan DED pada tahun 2020.

Sedangkan untuk proses pembebasan lahan sudah dimulai dari tahun 2019 hingga 2021. Luas lahan yang sudah dibebaskan sampai saat ini seluas 35.165 m2 atau 71,32 persen dari total kebutuhan lahan 49.304 m2. Hingga tahun 2021 total dana yang telah dibayarkan untuk pembebasan lahan sebesar Rp31.548.500.000. Sejauh ini masih terdapat 7 persil lahan lagi yang masih bermasalah dan belum dapat dibayarkan ganti wajarnya disebabkan belum disepakatinya nilai ganti wajar tanah dan 1 persil lahan masih terdapat sengketa kepemilikan lahan.

Persil lahan yang yang masih belum dibayarkan tersebut masih terus dilakukan penyelesaiannya  dan berdasarkan hasil perencanaan DED Masjid Agung yang sudah dilaksanakan. Persil yang masih terkendala tersebut tidak berada pada posisi tapak Masjid Agung, sehingga tidak akan menghambat pembangunan fisik Masjid Agung.

“Pada tahun 2022 Pemko sudah mengusulkan anggaran lanjutan ganti wajar tanah Masjid Agung Rp 6.8 miliar untuk lima persil lahan seluas 8.800 m2,” ungkap Wako Riza.

Menyangkut kanopi Jalan Ahmad Yani, pada awalnya dibuat untuk penataan pedagang kuliner malam yang berada di jalan Ahmad Yani sendiri dan ditambah pedagang kuliner yang berada di depan Toko Hizra dan Toko Kenalan yang mulai beroperasi pada sore hingga malam hari. Sedangkan pada siang hari sebagai tempat parkir kendaraan dikelola Dinas Perhubungan yang dibebani dengan target PAD. Dan hal itu sudah sesuai dengan perencanaan.(dst) 

Next Post

PEMBAHASAN RAPBD 2022, Kinerja BUMD Sumbar Kembali Disorot

Kam Okt 21 , 2021
PADANG, KP – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi […]