Garuda Terhindar dari Pailit

JAKARTA, KP – Gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) yang dilayangkan maskapai penerbangan My Indo Airlinesditolak. Dengan penolakan tersebut, maskapai penerbangan nasional milik BUMN ituterhindar dari pailit.

“Gugatan PKPU My Indo Airlines ditolak, ” kata kuasa hukum My Indo Airlines, Asrul Tenriaji Ahmad, usai persidangan, Kamis (21/10).

Putusan penolakan disampaikan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Soal kemungkinan mengajukan banding, Asrul mengaku masih akan berkonsultasi dengan klien-nya.

Sementara, kuasa hukum Garuda Indonesia dari Kantor Pengacara Assegaff-Hamzah yang dimintai tanggapan usai persidanganbelum bersedia memberikan pernyataan.

Sebelumnya, My Indo Airlines memasukkan gugatan ke PN Jakarta Pusat, pada Jumat silam (9/7) dengan registrasi perkara Nomor289/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. MYIA mengajukan gugatan karena Garuda Indonesia menunggak pembayaran sejumlah kewajiban kepada perusahaan.Gugatan yang diajukan maskapai penerbangan khusus kargo, My Indo Airlines itu, mengacu pada Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam undang-undang tersebut, jika gugatan PKPU dikabulkan hakim, maka pihak debitur dan kreditur harus menyepakati restrukturisasi dalam 270 hari. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka pihak tergugat dalam hal ini Garuda Indonesia, otomatis pailit dan tidak ada upaya hukum lagi.Tapi dalam gugatan perkara PKPU yang diajukan My Indo Airlines, hakim menolak permohonan penggugat, sehingga Garuda Indonesia terhindar dari kemungkinan pailit.

Sebelumnya, PT Pelita Air Service (PAS), maskapai penerbangan milik PT Pertamina (Persero) direncanakan akan melayani penerbangan berjadwal menggantikan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk jika saja Garuda resmi dinyatakan pailit. Bahkan, Pelita Air telah mengajukan izin penerbangan berjadwal ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kemenhub juga membenarkan Pelita Air tengah melakukan persiapan untuk mengajukan perizinan Badan Usaha Utang Udara Berjadwal hingga proses memasukan Airbus 320 sebagai armada.

Sekadar informasi, Garuda Indonesia saat ini memiliki utang yang sudah menggunung. Pada Juni 2021 lalu saja, Garuda Indonesia tercatat memiliki utang 4,9 miliar dolar AS atau setara Rp70 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp1 triliun setiap bulan karena terus menunda pembayaran kepada pemasok. Tumpukan utang tersebut disebabkan pendapatan perusahaan yang tidak bisa menutupi pengeluaran operasional.

Belum lagikondisi keuangan semakin berdarah-darah akibat pandemi covid-19 yang berimbas pada perjalanan udara menjadi terbatas dan jumlah penumpang anjlok drastis.Garuda sejauh ini sudah melakukan PHK hingga pengembalian pesawat pada lessor.

Garuda Indonesia sudah beberapa kali melakukan penundaan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo kepada para krediturnya. Utang akan semakin membengkak karena di sisi lain perhitungan bunga terus berjalan.

Sementara, berdasarkan data laporan keuangan terakhir yang dirilis Garuda Indonesia pada kuartal III 2020, BUMN penerbangan itu mempunyai utang sebesar Rp98,79 triliun yang terdiri dari utang jangka pendek Rp32,51 triliun dan utang jangka panjang sebesar Rp66,28 triliun.

Sebelum pandemi covid-19, perseroan sempat membukukan keuntungan hampir mencapai Rp100 miliar pada 2019. Namun, pandemi yang melanda Indonesia pada awal 2020 hingga sekarang telah memukul keuangan perusahaan.Pada kuartal III 2019, Garuda Indonesia membukukan laba bersih sebanyak Rp1,73 triliun, lalu merugi hingga Rp15,19 triliun pada kuartal III 2020 akibat dampak pandemi.

Perseroan lantas menawarkan program pensiun dini untuk para karyawan hingga 19 Juni 2021 mendatang demi menyelamatkan keuangan perusahaan yang tertekan akibat rugi dan utang. Sejauh inisudah ada lebih dari 100 karyawan yang mengajukan pensiun dini.Selain pensiun dini, sejumlah aksi yang turut dilakukan Garuda Indonesia di antaranya memaksimalkan kerja sama dengan mitra usaha guna mendorong peningkatan pendapatan.

Sementara itu dari pihak pemerintah berencana memangkas jumlah komisaris Garuda Indonesia hingga mengubah orientasi bisnis perseroan yang semula melayani rute penerbangan internasional menjadi hanya berfokus pada penerbangan domestik saja. (bsc)

Next Post

Nurjani, Wanita Renta Menunggu Hadirnya Pemerintah dan Dermawan

Kam Okt 21 , 2021
LIMAPULUH KOTA, KP- Nurjani, wanita malang berusia 80 tahun itu […]