PPKM, Padang ‘Loncat’ ke Level 2

PADANG, KP – Setelah berkutat selama berbulan-bulan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, akhirnya Kota Padang berhasil ‘meloncat’ ke level 2.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal yang juga Kepala Dinas Kominfo Sumbar mengatakan status PPKM Level 2 itu disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat pembahasan evaluasi PPKM luar Pulau Jawa dan Bali, Sabtu (16/10).

“Memang (sudah) diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga bahwa PPKM di Padang level dua dalam evaluasi rutin. Cuma kita tunggu resminya lewat instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” kata Jasman.

Menurutnya, dalam rapat yang dihadiri unsur pemprov dan Satgas Covid-19 di luar Jawa dan Bali itu disampaikan penurunan level itu ditetapkan karena sejumlah indikator yang dinilai sudah baik. Terutama capaian vaksinasi di Kota Padang.

“Vaksinnya sudah mulai bagus. Sebetulnya yang lainnya juga bagus, positivity rate rendah, tingkat positif covid-19 sedikit, dan kesembuhan juga di atas 97 persen,” terangnya.

Jasman menambahkan, sebelumnya Kota Padang terkendala tidak kunjung turun level karena belum mencapai target vaksinasi. Sementara dalam laporan terakhir vaksinasi di Kota Padang sudah mencapai 48,17 persen.

Lebih lanjut disampaikannya, berdasarkan evaluasi dari pemerintah pusat tidak ada lagi daerah di Sumbar yang termasuk ke dalam PPKM Level 4. Satu termasuk PPKM level 3 yaitu Kota Solok dan PPKM level 1 ada tiga daerah yaitu Kabupaten Padangpariaman, Kota Pariaman, dan Kota Padangpanjang. Selebihnya PPKM level 2.

PPKM Tetap Dilakukan Jelang Libur Akhir Tahun

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan PPKM akan tetap dilakukan jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“PPKM akan terus dilakukan karena telah terbukti efektif dalam menekan kasus termasuk untuk menghadapi periode libur Natal dan Tahun Baru,” kata Wiku.

Dia juga mengharapkan agar pemerintah daerah mengawasi dan mengendalikan mobilitas warga demi mencegah peningkatan kasus. Menurutnya, belajar dari kenaikan kasus signifikan sebelumnya, peningkatan biasanya terjadi ketika ada relaksasi kebijakan pembatasan tanpa ada modifikasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Menuju periode libur di akhir tahun, dia menegaskan perlu disiapkan kebijakan didasarkan berdasarkan situasi masing-masing daerah dengan relaksasi diberlakukan 50 persen dari kapasitas, dilakukan pengawasan sampai tingkat akar rumput, dan menyiapkan skenario pembatasan ketika terlihat tren kenaikan kasus signifikan. (lgm/mdc)

Next Post

Rp5 Miliar dari Walet

Ming Okt 17 , 2021
LUAR biasa. Muhammadiyah Alamanda Kinali, Pasaman Barat punya cerita. Burung […]