Lagi, Kejari Pasbar Tahan Mantan Anggota DPRD

SIMPANG EMPAT, KP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman Barat kembali melakukan penahanan terhadap seorang mantan anggota DPRD Pasaman Barat, Selasa malam (23/11), yaitu IS terkait perkara dugaan penyimpangan perjalanan dinas fiktif tahun anggaran 2019.

Kepala Kejari Pasbar Ginanjar Cahya Permana melalui Kasi Pidsus Andy Suryadi didampingi Kasi BB Firdaus mengatakan sebelumnya IS sudah ditetapkan tersangka bersama empat orang mantan anggota DPRD periode 2014-2019 itu. Dengan ditahannya IS, berarti semua tersangka yang berjumlah lima orang sudah mendekam di tahanan sembari menunggu proses hukum.

“Sebelumnya tersangka berhalangan hadir saat dipanggil karena sakit usai menjalani operasi. Hari ini (Selasa – red) kembali dipanggil dan setelah menjalani pemeriksaan lebih kurang lima jam sebagai tersangka dan hasil pemeriksaan tim medis tersangka sehat, maka langsung dilakukan penahanan,” ujarnya.

Ia mengatakan IS dilakukan penahanan di rumah tahanan Polres Pasbar sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Padang. Menurutnya, IS ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang mantan anggota DPRD lainnya pada 29 Oktober 2021 lalu.

“Tersangka kooperatif saat diperiksa. Tidak ada kesulitan saat memeriksa tersangka,”imbuhnya.

Dalam kasus ini, Kejari Pasbar terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam perkara itu.

“Tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru,” kata Andy.

Ia menjelaskan para tersangka diduga melakukan tindakan korupsi pada anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Pasaman Barat tahun 2019 dan 2018 dengan anggaran yang terserap sekitar Rp27.165.361.405 dari total anggaran sebesar Rp32.015.823.405.

“Kerugian negara akibat perbuatan tersangka lebih kurang Rp650 juta,”ujarnya.

Dia menerangkan penahanan tersangka dilakukan setelah tim penyidik menemukan barang bukti dugaan tindak pidana korupsi dan dari keterangan saksi-saksi.Para tersangka dikenakan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun1999 diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ia mengakui tersangka sudah mengembalikan kerugian negara setelah proses penyidikan dan sudah disetor ke kas daerah. “Namun demikian proses perkara ini akan terus kami kembangkan dengan memanggil saksi-saksi kembali,”pungkasnya. (ant)

Next Post

Lingkaran Korupsi di Sektor Pendidikan

Rab Nov 24 , 2021
PERILAKU korupsi tampaknya sudah menyelusup jauh ke berbagai sektorm termasuk […]