MK Putuskan UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki

JAKARTA, KP – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika tidak diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun.

“Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan’,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan sidang judicial review UU Cipta Kerja yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Kamis (25/11).

Lebih lanjut, MK menegaskan dalam tenggang waktu dua tahun para pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah bersama DPR tidak melakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Sehingga, undang-undang, pasal-pasal, atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

Selain itu, MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luasserta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK. Menurutnya, aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja tetap berlaku karena MK menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku secara konstitusional selama dilakukan perbaikan

Ia menambahkan, pemerintah juga tidak akan menerbitkan peraturan baru bersifat strategis sampai ‘UU sapu jagat’ itu rampung perbaikannya.

“Pemerintah akan segera memperbaiki UU sebagaimana dimaksud putusan MK tersebut,” ucapnya.

Sebelumnya, permohonan uji materi UU Cipta Kerja itu diajukan ke MK oleh KSPI pada November 2020. Dalam gugatannya, buruh menuntut agar hakim konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja yang ditetapkan pada Oktober 2020. Namun, tuntutan pencabutan atau pembatalan itu tidak dikabulkan MK melainkan MK mengharuskan UU tersebut diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.

Gugatan yang diajukan buruh dalam UU Cipta Kerja ini terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di mana penghapusan aturan perjanjian kerja kontrak dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya bisa diperpanjang dua kali. Buruh juga menggugat UU Cipta Kerja soal pekerjaan alih daya (outsourcing), waktu kerja, cuti untuk pekerja, upah dan upah minimum.

Selain itu, gugatan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti hak kepada pekerja atau buruh yang di PHK dan tidak diikutsertakan dalam program pensiun.

Bertepatan dengan pembacaan keputusan terkait hasil uji formil dan materil UU Cipta Kerja di MK, sejumlah elemen buruh menggelar demo di beberapa daerah. (cnn)

Next Post

Terekam CCTV, Pencuri Gondol 90 Mas di Kayu Aro

Kam Nov 25 , 2021
SOLOK, KP – Aksi pencurian perhiasan seberat 90 mas yang […]