Pembangunan Fly Over Sitinjau Laut Ditargetkan Bisa Dimulai Awal 2023

PADANG, KP – Rencana pembangunan fly over Sitinjau Lautyang termasuk dalam 35 proyek prioritas nasional terus menunjukkan progres positif. Pasca-kunjungan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa ke jalur padat logistik transportasi darat lintas tengah Sumatera itu pada April 2021 lalu, Kementerian PPN/Bappenas tahun ini menganggarkan dana untuk revisi desain masterplan dan DED yang telah disiapkan Kementerian PUPR.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi rencana pembangunan fly over Sitinjau Laut yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldibersama 11 dirjen dari 8 kementerian dan OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, di Hotel Balairung Jakarta, Kamis (13/1).Hadir diantaranya perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kemenko Marves, Kementerian Perhubungan, KNKT, Kemendagri, dan Kementerian ATR/BPN.

Dalam rapat itu, Gubernur Mahyeldi mempresentasikan urgensi pembangunan fly over yang merupakan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK). Selama periode 2016-2020 telah terjadi sebanyak 50 kecelakaan dengan korban jiwa 19 orang, luka berat 9 orang, dan luka ringan 111 orang. Kecelakaan itu terjadi karena kondisi jalan berupa tanjakan terjal dan panjang serta radius tikung terlalu sempit.

Presentasi Gubernur Mahyeldi mendapat apresiasi dari peserta rapat. Oleh sebab itu,ia optimis pembangunan fisik fly over yang diyakini akan meningkatkan akses serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah tersebut bisa dimulai awal tahun 2023 nanti.

“Alhamdulillah, dari rapat kemarin ada 11 dirjen yang hadir dari 8 kementrian.Insya Allah tahun 2022 ini ada anggaran dari Bappenas untuk review desain. Mudah-mudahan setelah review desain ini selesai, maka pada akhir 2022 atau awal 2023 nanti penganggarannya bisa teralokasikan sehingga kita bisa mulai pelaksanaan untuk membangun flyover,”kata Gubernur Mahyeldi, Jumat (14/1).

Ditambahkannya, dalam rakor tersebut seluruh dirjen yang hadir memberikan masukan apa-apa yang saja yang mesti dilakukan provinsi dan juga apa yang dilakukan oleh kementrian dalam rangka percepatan.

“Dengan rapat koordinasi itu sudah ada kesamaan dan memahami tugas masing-masing. Mohon doanya, seluruh masyarakat di ranah maupun di rantau agar diberi kelancaran. Sebab, ini menjadi bagian tanggung jawab kita kepada rakyat dan Allah SWT supaya di jalan nasional ini tidak ada lagi kecelakaan yang menimbulkan banyak korban,” tambah Mahyeldi.

Sementara, Kepala Bappeda SumbarMedi Iswandi menjelaskan, beberapa masukan dari berbagai kementerian dalam rakor diantaranya dari Kementerian LHKyang menyatakan bahwa terkait izin hutan lindungcukup dengan kewenangan gubernur karena cakupannya masih dibawah 5 hektare.

“Untuk panorama satu, luasannya kurang dari 5 hektare, yakni hanya 3,8 hektare. Alhamdulillah ini menambah optimisme kita. KLHK berharap hasil review jangan terlalu banyak perubahan sehingga tidak perlu menunggu waktu lama. Kemudian informasi dari Kementerian ATR/BPN, kesesuaian tata ruang sudah masuk dalam RTRW Kota Padang,” ungkap Medi.

Ditambahkan Medi, untuk menjaga keberlangsungan pengerjaan fly over, Direktur Pendanaan Bappenas menyarankan agar memilih alternatif pembiayaan melalui dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) karena tingkat kepastiannya lebih tinggi dibandingkan melalui dana APBN.

“Direktur regional I Bappenas juga meminta kepada dinas terkait agar segera menyampaikan usulan dalam waktu dekat supaya anggaran pembangunan konstruksinya bisa masuk di tahun 2023. Kemudian dari Kemenko Marvesjuga berjanji akan mengawal pengerjaan proyek fly over ini,”kata Medi Iswandi.(mas)

Next Post

OTT di Kampung Pondok Padang, Polisi Sita Ribuan Botol Miras IIegal

Jum Jan 14 , 2022
PADANG, KP – Sebanyak 2.165 botol mibuman keras tanpa izin […]